Pemerintah Rencanakan Aturan untuk Penghapusan Truk ODOL, Inilah Isinya

Pemerintah sedang merencanakan kebijakan yang akan melarang operasional truk dengan beban melebihi batas (Zero Over Dimension Over Loading/ODOL) mulai awal Januari 2027. Dalam aturan ini, perusahaan logistik juga akan diwajibkan untuk chịu tanggung jawab jika terjadi kecelakaan yang melibatkan sopir dari mereka.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyatakan bahwa sopir sering kali menjadi pelaku utama dalam kecelakaan logistik di jalanan. Padahal, tidak jarang sopir justru menjadi korban dari insiden tersebut.

“Kami melihat bahwa seringkali pengemudi yang selalu dianggap sebagai penyebab kecelakaan. Padahal, jika kendaraannya sudah melebihi kapasitas berat atau ukurannya, meskipun sopir sedang dalam keadaan fit, kecelakaan tetap akan terjadi karena kendaraan tersebut sudah over load,” jelas AHY setelah rapat koordinasi implementasi Zero ODOL di kantornya, Senin (6/10/2025).

AHY menilai bahwa permasalahan ini membutuhkan solusi pokok melalui pelarangan operasional truk yang over load. Selanjutnya, perusahaan logistik akan diwajibkan untuk bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan serupa.

“Meski sedih, tetapi duka cita saja tidak cukup. Harus ada perbaikan yang mendasar. Pemilik perusahaan logistik harus ikut bertanggung jawab,” ujarnya dengan tegas.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 35% perusahaan logistik sudah bersedia melakukan normalisasi pada truk mereka. Pemerintah juga akan menyosialisasikan kebijakan ini lebih lanjut.

“Kita ingin memastikan semua pemangku kepentingan memahami bahwa pengawasan harus dilakukan sejak awal, bukan hanya saat kecelakaan sudah terjadi. Siapa yang mengirim truk tersebut? Jangan sampai merekalah yang tidak mengetahui dan justru mengorbankan keselamatan. Selalu periksa karoseri dan hindari modifikasi sembarangan, karena modifikasi yang menyebabkan over dimension bisa berdampak pidana,” pungkasnya.

Keberadaan truk obesitas bukan hanya membuat lalu lintas menjadi macet, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan yang berdampak fatal. Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berharap dapat mengurangi insiden-to-fatality (ITF) di jalan raya. Perusahaan logistik diharapkan lebih serius dalam mematuhi regulasi ini, baik dari segi pengecekan kendaraan maupun pengawasan operasi sehari-hari.

Studi kasus di negara tetangga, seperti Singapura, menunjukkan efek positif dari kebijakan serupa. Setelah melarang operasional truk over dimension, terjadi penurunan signifikan kasus kecelakaan berkepanjangan. Hal ini bukan hanya menjamin keselamatan pengemudi, tetapi juga penumpang dan pengguna jalan umum.

Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong perusahaan logistik untuk investasi pada teknologi yang lebih efisien, seperti truk dengan desain yang lebih aman dan efisien bahan bakar. Dengan demikian, tidak hanya keselamatan yang terjamin, tetapi juga lingkungan dan ekonomi transportasi secara keseluruhan.

Pemerintah juga akan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Melalui aplikasi laporkan.in, masyarakat dapat melaporkan truk yang diduga over dimension. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pelaksanaan kebijakan ini akan lebih efektif.

Kebijakan ini bukan hanya about peraturan saja, tetapi juga tentang perubahaan sikap dan budaya dalam industri logistik. Dengan dukungan semua pihak, diharapkan truk obesitas bisa hilang dari jalan raya Indonesia, membuat perjalanan lebih aman dan nyaman baginya semua.

Kebijakan serupa telah berlaku di negara-negara maju dan berhasil mengurangi insiden kecelakaan. Indonesia juga harus ikut serta dalam upaya ini agar transportasi darat menjadi lebih aman dan teratur. Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, masa depan transportasi logistik Indonesia akan lebih terang.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page