Warga Tasikmalaya Khawatir Gerakan Rerereongan Sapoe Sarebu Bertambah Memperberat Beban Ekonomi

Surat Perintah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Nomor 149/PMD.03.04/Kesra, yang dikeluarkan pada awal Oktober, telah membangkitkan berbagai pemikiran di kalangan masyarakat. Gerakan yang disebut Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) meminta para pegawai negeri sipil, pendidik, dan masyarakat umum untuk menyisihkan uang sebesar seribu rupiah setiap hari guna membantu warga yang kurang mampu. Ini adalah bentuk solidaritas dan pengamalan kearifan lokal Sunda.

Namun, ada warga yang menolak inisiatif ini. Mereka menganggap kebijakan ini tambahan beban bagi masyarakat yang sudah memang sulit secara ekonomi. Upep, seorang pedagang di sekitar Masjid Agung Baiturrahman, Kabupaten Tasikmalaya, menyebut kebijakan itu tak praktis dan terlalu memaksa. “Bagaimana lagi, Pak. Kami sudah membayar pajak, kini harus lagi menyisihkan uang setiap hari. Kebijakan ini harus masuk akal,” kata Upep.

Engkus, warga lain yang memiliki tujuh anak, termasuk tiga yang masih bersekolah, juga setuju. Menurutnya, seribu rupiah per hari adalah nominal yang besar bagi keluarganya yang hanya berpenghasilan sekitar tiga puluh hingga lima puluh ribu rupiah sehari. “Satu ribu rupiah itu signifikan buat saya. Penghasilan sudah pas-pasan. Seharusnya urusan warga kurang mampu menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Resi Kristina, seorang pegawai negeri sipil di Tasikmalaya, mengungkapkan bahwa mereka sudah memiliki program serupa di lingkungan kerja, yaitu iuran sukarela sebesar lima puluh ribu rupiah per bulan untuk membantu warga yang membutuhkan. “Iya, ini dari edaran Gubernur. Setoran dilakukan setiap tanggal satu, paling lambat tanggal lima. Tidak masalah dengan jumlahnya, asalkan penyalurannya tepat sasaran,” ujarnya.

Menanggapi kontroversi ini, Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menunjukkan sikap hati-hati. Ia menjelaskan bahwa belum ada surat resmi dari Gubernur Jawa Barat terkait gerakan ini. “Kami belum menerima surat resmi, jadi belum bisa menindaklanjuti,” katanya. Namun, ia menjelaskan bahwa Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu bersifat sukarela dan tidak memaksa. “Karena itu edaran, bukan perintah. Jadi jika mau ikut, silakan; jika tidak, juga tidak masalah,” tutupnya.

Studi kasus terkini menunjukkan bahwa program serupa telah diterapkan di beberapa daerah dengan hasilt yang bervariasi. Misalnya, di Kabupaten Bandung, program iuran sukarela untuk membantu warga kuran memang berhasil mengurangi kesenjangan sosial, tetapi di beberapa wilayah lainnya, penerapannya menemui hambatan karena masyarakat merasa beban finansial mereka sudah cukup berat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial yang baik perlu diimbangi dengan analisis kepraktisannya di lapangan.

Sementara itu, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sebagian besar warga di Jawa Barat masih berada di bawah ambang garis kemiskinan. Ini menguatkan argumen bahwa pemerintah harus lebih aktif dalam membantu warga kurang mampu, bukan hanya bergantung pada iuran sukarela masyarakat.

Jika Anda pernah memiliki pengalaman dengan program sosial serupa, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Apakah ini solusi yang efektif atau hanya menambahkan beban pada warga yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan harian? Mari berdiskusi dan bagikan pengalaman Anda.

Baca juga Berita lainnya di News Page