Update Data Keracunan MBG: Penilaian Kasus di NTT yang Mempengaruhi Bayi dan Ibu Hamil

Jakarta – Pemerintah melakukan perbaikan pada sistem pelaporan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) agar data terintegrasi, sehingga pemantauan terhadap setiap kasus dapat dilakukan dengan lebih efektif. Ini bertujuan untuk memastikan tindakan tanggap cepat dan tepat di lapangan.

Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, setelah libur panjang beberapa waktu yang lalu, baru muncul dua kasus baru yang dilaporkan resmi ke Kementerian Kesehatan pada tanggal 4 Oktober 2025. “Sekarang setiap hari kita memantau. Karena liburan nggak ada laporan. Tapi kemarin, 4 Oktober, saya menerima dua laporan. Satu di Soe, NTT, dan satu di Jakarta. Tidak ada korban jiwa, anak-anaknya sudah diperlakukan,” ujar Budi di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Selanjutnya, laporan tidak hanya datang dari media sosial seperti pada awal program, tetapi juga dari dinas kesehatan daerah yang kini terlibat aktif. “Sekarang laporan sudah terintegrasi. Dinas kesehatan daerah sudah mengirim laporan resmi. Jika ada postingan di media sosial, kita segera cek dan verifikasi untuk penanganan yang lebih cepat,” jelas Budi.

Dengan sistem baru ini, Kementerian Kesehatan dapat memberikan umpan balik langsung ke Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program MBG. BGN bersama dinas kesehatan akan langsung melakukan audit tata kelola dan prosedur di lapangan. “BGN sedang membangun infrastruktur di daerah, meskipun belum sempurna. Dengan laporan dari dinas kesehatan, kita bisa memberikan feedback cepat ke BGN. Mereka akan turun bersama untuk memperbaiki tata kelola dan prosedur di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG),” terang Budi.

Sistem ini mirip dengan pelaporan COVID-19 yang dilakukan secara real-time. Data kasus kini diperbarui setiap hari, sehingga pengawasan terhadap potensi kejadian luar biasa (KLB) pangan di berbagai daerah dapat dilakukan dengan lebih akurat.

“Data saat ini masuk setiap hari, seperti saat COVID-19 dulu,” tambah Budi.

Meski Budi tidak menuturkan angka tepat, ia mengungkapkan bahwa jumlah anak yang terkena dampak di dua lokasi terakhir mencapai ratusan jiwa. Kementerian Kesehatan menegaskan, selain memberikan perawatan, pemerintah juga memperhatikan evaluasi sistem penyediaan dan distribusi makanan. Audit bersama BGN diharapkan dapat mengidentifikasi titik rawan, mulai dari bahan baku, penyimpanan, hingga distribusi makanan bergizi gratis ke sekolah.

Program MBG adalah salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan status gizi dan ketahanan pangan anak sekolah. Namun, beberapa laporan dugaan keracunan di berbagai daerah mendorong evaluasi serius terhadap mekanisme pengawasan pangan di tingkat daerah. “Daerah tahu lebih awal. Dengan keterlibatan dinas kesehatan, kita bisa langsung melihat dan memperbaiki,” tegas Budi.

Sebelumnya, cornban keracunan setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis (MBG) di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), telah mencapai 384 orang dari sebelumnya 331 jiwa. Kepala Dinas Kesehatan TTS, dr. R.A. Karolina Tahun, menuturkan bahwa korban sempat bertambah 53 orang pada Sabtu (4/10).

“Iya ada tambahan hari kedua (Sabtu 4/10), jadi total 384 orang,” kata Karolina, dikutip dari CNNIndonesia. Antara korban termasuk seorang ibu hamil, tiga balita berusia 1,6 tahun, 2,7 tahun, dan 2 tahun 10 bulan, serta satu bayi berusia sembilan bulan.

Pelaksanaan program MBG harus dioptimalkan dengan pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi keracunan berulang. Pemerintah dan masyarakat seharusnya bekerja sama untuk memastikan keamanan makanan anak-anak di sekolah. Setiap warga dapat berperan aktif dalam melaporkan masalah pangan sekalipun hanya dugaan, karena deteksi dini dapat mencegah dampak yang lebih parah.

Baca Berita dan Info Kesehatan lainnya di Seputar Kesehatan Page