Magang Pemerintah Berbayar UMP, Cukup untuk Menopang Kehidupan Gen Z di Kota Besar?

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah akan menggelar program magang nasional yang memberikan gaji sebesar upah minimum kepada 20 ribu lulusan perguruan tinggi. Program ini berdurasi enam bulan.

Menurut Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, pembayaran gaji oleh pemerintah sebagai bagian dari program ini memberikan harapan baru bagi para pemuda yang mencari pekerjaan. Hal ini karena beban biaya magang yang biasanya ditanggung perusahaan kini dialihkan kepada pemerintah. Selain itu, program ini dianggap lebih efektif karena terhubung langsung dengan kebutuhan tenaga kerja di industri.

“Inisiatif ini dapat meningkatkan pendapatan kelas menengah dan generasi Z yang sedang mengalami pengangguran. Dengan dukungan pemerintah, program magang dapat diperluas karena biaya yang harus dikeluarkan perusahaan menjadi lebih sedikit,” kata Nailul kepada Thecuy.com, Senin (6/10/2025).

Dalam hal ketersediaan gaji yang diterima, Huda mengatakan bahwa jumlah tersebut memadai di beberapa wilayah. Namun, di Jabodetabek, biaya tempat tinggal dan transportasi menjadi kendala utama.

“Biaya hidup untuk makan dan minum bisa diatur, tetapi tempat tinggal dan transportasi memiliki biaya tetap yang sulit ditanggung,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, memetik bahwa uang yang diterima peserta magang relatif memadai jika dibandingkan dengan praktik umum di sektor swasta.

“Jika ingin dibandingkan dengan UMP, seharusnya gaji harus lebih tinggi daripada standar yang berlaku di perusahaan swasta sekarang. Jadi, apakah cukup? Ya, memang cukup,” ucap Faisal kepada Thecuy.com.

Faisal menjelaskan bahwa pembayaran gaji ini sesuai jika dibandingkan dengan UMP, karena UMP sudah mempertimbangkan biaya hidup dasar, termasuk makan, transportasi, dan tempat tinggal. “Oleh karena itu, gaji yang berdasar UMP sudah cukup, terutama untuk program magang,” tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Agung Nur Rohmad, mengonfirmasi bahwa peserta program magang nasional akan menerima gaji setara dengan upah minimum. Besarnya gaji tergantung pada lokasi perusahaan, dan jika di daerah, besarannya mengikuti UMK setempat.

“Peserta akan menerima uang saku sebesar UMK daerah,” katanya kepada Thecuy.com, Senin (6/10/2025).

Program ini hanya berlaku bagi lulusan perguruan tinggi paling lama satu tahun. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi, yang menyatakan bahwa peserta harus lulus dari pendidikan diploma atau sarjana paling lama satu tahun sejak tanggal ijazah.

“Lulusan harus lulus dari program pendidikan diploma atau sarjana paling lama satu tahun pada saat mendaftar Program Pemagangan,” tertulis dalam pasal 3 ayat 2b perkara tersebut.

Program magang nasional ini memberikan kesempatan bagi lulusan baru untuk mendapatkan pengalaman kerja yang berharga sambil memperoleh pendapatan yang memadai. Dengan dukungan pemerintah, program ini bisa membantu menurunkan tingkat pengangguran pemuda dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja di Indonesia.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan