Prabowo Siap Menandatangani Perpres MBG, Legislator Senayan Berikan 6 Catatan

Presiden Prabowo Subianto segera melantik Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil setelah terjadi beberapa kasus keracunan MBG yang melibatkan siswa di berbagai daerah. Legislator dari DPR RI telah memberikan beberapa catatan terkait langkah pemerintah ini.

Puan Maharani, Ketua DPR RI, mendukung penerbitan perpres tersebut. Dia menggarisbawahi pentingnya evaluasi total terhadap program MBG. Selain itu, dia juga menyorot bahwa program ini sangat penting untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Evaluasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik dan ada perbaikan yang diperlukan. Puan juga menambahkan bahwa DPR RI telah meminta adanya perpres sebagai landasan hukum untuk program MBG.

Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR, meminta adanya aturan mengenai investigasi dan sanksi dalam perpres MBG. Dia juga menekankan pentingnya koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait. Menurut Yahya, kasus keracunan MBG terjadi karena SOP tidak diikuti dengan baik dan pengawasan yang lemah. Dia juga mengingatkan agar BGN bekerjasama dengan BPOM, Pemda/Dinkes, Puskesmas, dan sekolah dalam melakukan pengawasan. Komisi IX DPR juga telah melakukan rakernas dengan beberapa kementerian dan lembaga untuk membahas tata kelola MBG.

Yahya juga menyoroti peran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang ditugaskan sebagai kepala SPPG hingga ahli gizi. Namun, menurutnya, SPPI yang direkrut dari lulusan sarjana di berbagai daerah belum berfungsi dengan baik. Dia menegaskan bahwa jika ahli gizi berfungsi dengan baik, kasus keracunan MBG tidak akan terjadi.

Ashabul Kahfi, anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, memberikan beberapa catatan terkait hal-hal yang perlu diatur dalam perpres. Dia menegaskan pentingnya adanya mekanisme uji laboratorium oleh Labkesda dan Kesling, serta larangan pangan ultra-proses yang berlebihan. Selain itu, dia juga menekankan pentingnya pengaturan tata kelola dan koordinasi, serta adanya sistem monitoring dan evaluasi yang melibatkan masyarakat. Ashabul juga menyarankan integrasi dengan layanan kesehatan dan pendidikan, serta aspek anggaran dan akuntabilitas.

Nurhadi, anggota Komisi IX DPR RI, meminta perpres mengatur standar gizi MBG hingga batas produksi dapur. Dia menegaskan pentingnya adanya mekanisme distribusi dan pengawasan untuk mencegah ketimpangan atau penyalahgunaan anggaran. Nurhadi juga menekankan pentingnya kualifikasi dan kompetensi tenaga di lapangan, serta pembatasan kapasitas produksi untuk menjaga kualitas makanan. Dia menyarankan bahwa setiap paket makanan harus mencantumkan peringatan waktu konsumsi, seperti produk pangan yang memiliki keterangan best before atau batas kadaluwarsa.

Selain itu, Nurhadi juga menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan daerah dan mitra penyedia dalam pelaksanaan program MBG. Dia menegaskan bahwa pemerintah daerah dan sekolah harus dilibatkan penuh dalam program tersebut. Nurhadi juga menekankan pentingnya pelatihan bagi karyawan dan relawan dapur agar proses produksi makanan berjalan sesuai standar keamanan dan mutu yang ditetapkan.

Dengan adanya perpres MBG, diharapkan program ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih terstruktur. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program yang sangat penting untuk meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia. Dengan adanya evaluasi total dan aturan yang jelas, diharapkan program ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak Indonesia. Mari kita dukung dan ikut berperan dalam program MBG agar anak-anak kita memiliki gizi yang baik dan sehat.

Baca juga Berita lainnya di News Page