Kegagalan Prosedur di Lokasi MBG yang Berisiko

Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, mengungkapkan bahwa masalah-masalah dalam program makan bergizi gratis (MBG) sebagian besar disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan prosedur yang berlaku. Dalam keterangan kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Minggu tanggal 5 Oktober 2025, dia menyatakan bahwa kegagalan tersebut terjadi karena beberapa lokasi program tidak mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan.

Tahap perbaikan sedang dilakukan, termasuk penyempurnaan peraturan presiden (Perpres) mengenai tata kelola MBG. Prasetyo menegaskan bahwa dokumen tersebut telah melibatkan masukan berbagai kementerian dan diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu dekat. “Masih disempurnakan. Jadi sebenarnya kan bukan berarti belum ada. Tapi kita betul-betul lintas kementerian. Apalagi dengan beberapa masukan dan kejadian beberapa waktu belakangan. Minggu ini harus selesai,” tuturnya.

Sebelumnya, Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara, telah menyampaikan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menandatangani Perpres tentang tata kelola pelaksanaan program MBG. Tanda tangan ini diharapkan dapat dilakukan sebelum tanggal 5 Oktober 2025. Bambang menjelaskan bahwa draf perpres sudah disiapkan sebelum kejadian keracunan MBG di berbagai wilayah. Evaluasi dari daerah dan pihak terkait digunakan sebagai dasar pembuatan aturan yang lebih baik.

Perpres ini akan mengatur berbagai aspek pelaksanaan program MBG, termasuk aturan teknis mengenai produksi dan distribusi. Bambang berharap dengan adanya peraturan ini, masalah seperti distribusi makanan yang tidak tepat waktu dapat dicegah. “Banyak, termasuk juga tata kelola itu begini. Misalnya, produksi ya, jangan sampai terjadi lagi kemudian misalnya masaknya jam 10 malam tapi distribusinya besok siang. (Perpres) tata kelola, misalnya, harus compliant dengan SOP-nya apa dan sebagainya,” kata dia.

Dalam upaya memastikan kesuksesan program MBG, pemerintah juga telah membutuhkan peningkatan pengawasan dan evaluasi secara terus-menerus. Ini dilakukan agar setiap pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi standar yang ditetapkan. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada peraturan, tetapi juga pada kerjasama dan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa implementasi program MBG di berbagai daerah memang masih menghadapi tantangan. Selain masalah prosedur, ada juga kendala seperti ketersediaan sumber daya dan koordinasi antar instansi. Analisis menunjukkan bahwa pemantauan yang ketat dan pelatihan bagi petugas pelaksanaan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Studi kasus menunjukkan bahwa daerah yang berhasil mengoptimalkan program MBG adalah tempat di mana ada koordinasi yang baik antara pihak pemerintah, masyarakat, dan organisasi nirlaba. Dengan demikian, pendekatan holistik dan kolaboratif dapat menjadi kunci untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan program MBG.

Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek teknologi dalam pengelolaan program ini. Penggunaan teknologi informasi untuk memonitor dan mencatat data program MBG dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif. Dengan demikian, efisiensi dan akurasi pelaksanaan program dapat ditingkatkan.

Kesimpulan, program MBG memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Namun, perbaikan prosedur dan peningkatan pengawasan adalah langkah-langkah penting untuk memastikan program berjalan dengan baik. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, program MBG dapat menjadi perangkat yang efektif dalam menjamin kesehatan dan gizi anak di seluruh Indonesia.

Baca juga Berita lainnya di News Page