Legislator Golkar Menanggapi Kritikan Terhadap Peraturan Penambangan Mineral dan Batuan

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik, membantah tuduhan tentang keterlambatan Kementerian ESDM dalam merumuskan Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-Undang Minerba. Menurutnya, proses pembuatan PP tersebut melibatkan lebih dari satu kementerian, bukan hanya ESDM.

“ESDM memang awalnya membentuk draft, tetapi setelah itu harus melalui tahapan harmonisasi di Kemenkum dan diskusi antar-kementerian sebelum disetujui Presiden. Jadi, tidak bisa dikatakan ESDM lambat, karena proses ini melibatkan beberapa pihak dan sudah ditetapkan dalam aturan hukum,” ujar Jamaludin pada Minggu (5 Oktober 2025).

Ia juga menyampaikan bahwa Kemenkum telah mengkonfirmasi bahwa PP Minerba sudah sah dan berlaku. Selain itu, Jamaludin menyatakan bahwa ESDM telah memenuhi kewajiban hukum mereka, sementara keterlambatan terjadi pada tahapan administrasi publikasi yang berada di tangan Kemenkum.

“Jika PP telah diundangkan, maka sudah selesai dari segi kewajiban hukum. Namun, saya harap Kemenkum tidak mengabaikannya dan segera merilisnya ke masyarakat agar tidak ada spekulasi,” katanya dengan tegas.

Jamaludin juga mengapresiasi hati-hati pemerintah dalam merumuskan PP Minerba, yang menjadi bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola sumber daya mineral secara adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional.

“Saya memahami kenapa PP ini dibuat dengan teliti, karena melibatkan hal strategis yang diperhatikan langsung oleh Presiden Prabowo. Oleh karena itu, wajar jika pemerintah ingin memastikan semua pasalnya sesuai dengan visi dan harapan Presiden,” jelasnya.

Proses pembentukan PP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 dan Permenkum Nomor 23 Tahun 2018, yang menegaskan pentingnya harmonisasi dan pembulatan konsepsi antar-lembaga sebelum pengundangan. “Kita harus memahami alur ini dengan lengkap. Semua lembaga memiliki peran, jadi tidak adil jika satu kementerian saja yang dituduh, padahal prosesnya kolektif dan sudah sesuai koridor,” tambahnya.

Selain itu, Jamaludin meminta semua pihak, baik pemerintah maupun partai politik, untuk menjaga stabilitas dan menghindari kegaduhan di ruang publik, terutama dalam isu-isu strategis seperti pengelolaan sumber daya alam nasional.

“Minerba adalah sektor yang sensitif. Oleh karena itu, semua pihak harus hati-hati dalam berbicara agar tidak menimbulkan kebingungan publik. Kita harus fokus pada substansi dan solusi, bukan polemik yang bisa mengganggu stabilitas,” ujarnya.

“Kritik itu penting, tapi harus berbasis data dan mekanisme hukum yang benar. Melalui Komisi XII, kami akan terus menjalankan pengawasan terhadap penerapan PP Minerba, namun dengan semangat kerja sama, transparansi, dan profesionalisme,” akhiri Jamaludin.

Pemerintah harus menjaga koordinasi antar-lembaga untuk mencegah keterlambatan dalam penyusunan regulasi penting. Stabilitas dan kerjasama antara pemerintah dan partai politik crucial dalam mengelola sumber daya alam strategis. Kritik harus konstruktif dan berbasis data untuk menjaga integritas proses hukum. Kerja sama dan transparansi adalah kunci sukses dalam penerapan kebijakan sumber daya mineral.

Baca juga Berita lainnya di News Page