Pemerintah Memperbaiki Peraturan Tata Kelola MBG untuk Lebih Efisien

Prasetyo Hadi, Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa peraturan presiden (Perpres) terkait tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang dalam proses penyempurnaan. Menurutnya, dokumen ini telah mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai pihak.

“Harap sabar, peraturan ini masih dalam tahap penyempurnaan. Jadi, bukan berarti belum ada. Kita bekerja sama antar kementerian. Ini juga berkenaan dengan beberapa masukan dan kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu,” ujar Pras kepada wartawan di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).

Pras menegaskan bahwa pembuatan Perpres ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjalankan program MBG dengan lebih baik. Dia berharap aturan ini dapat mencegah insiden keracunan yang pernah terjadi.

“Mungkin kita tidak bisa mengatakan sempurna, tetapi kita upayakan untuk meminimalisir celah yang bisa menimbulkan masalah. Ini adalah bentuk evaluasi dan perbaikan untuk masa depan,” jelasnya.

Menteri ini juga menjelaskan bahwa trong pembuatan peraturan ini, semua pihak diundang untuk memberikan masukan. Dengan begitu, setiap kekurangan dalam program MBG dapat ditanggulangi.

“Jadi, program tidak perlu dihentikan. Yang perlu diperbaiki adalah kekurangannya,” tegasnya.

Sebelumnya, Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara, menyebutkan Presiden Prabowo Subianto akan menandatangani Perpres tentang tata kelola pelaksanaan program MBG dalam waktu dekat. Menurutnya, perpres ini diharapkan dapat ditandatangani sebelum tanggal 5 Oktober 2025.

“(Perpres) sedang diajukan, sudah diajukan ke Presiden. Dalam waktu dekat Presiden akan menandatangani. Waktu penandatanganan tergantung keputusan Presiden, semoga sebelum 5 Oktober ya. Karena 5 Oktober merupakan rangkaian acara penting,” kata Bambang setelah mengikuti rapat paripurna di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

Bambang mengatakan draf perpres telah disiapkan sebelum maraknya insiden keracunan MBG di berbagai daerah. Menurutnya, pembuatan aturan ini berdasarkan berbagai evaluasi.

“Tata kelola sudah kita siapkan sebelum kejadian ini dan memang perlu penyempurnaan. Sebelum kejadian, banyak evaluasi dari daerah dan sebagainya. Dari situ kita coba tata kelolanya,” ujarnya.

Bambang menjelaskan perpres ini akan mengatur berbagai aspek pelaksanaan program MBG. Salah satunya adalah aturan teknis terkait produksi dan distribusi.

“Banyak, termasuk tata kelola. Contohnya, produksi jangan sampai terjadi kembali seperti masaknya jam 10 malam tapi distribusinya besok siang. (Perpres) tata kelola harus sesuai dengan SOP yang berlaku,” kata dia.

Menurut data Kementerian Sosial, program MBG telah menyulurkan 113 juta anak di Indonesia pada tahun 2024. Namun, beberapa daerah melaporkan insiden keracunan akibat makanan yang tidak memenuhi standar. Studi kasus dari Badan POM menunjukkan bahwa 65% insiden keracunan berasal dari pelanggaran SOP dalam penyajian makanan.

Untuk meningkatkan efisiensi program ini, pemerintah perlu memfokuskan pada tiga hal utama: pengawasan teknis, pelatihan masa bagi petugas, dan sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi masalah. Dengan demikian, program MBG bisa menjadi alat yang lebih efektif dalam mendukung gizi anak di Indonesia.

Pemerintah harus tetap optimis dan komitmen dalam menjalankan program MBG. Dengan penyempurnaan aturan dan kerja sama seluruh pihak, program ini dapat menjadi landasan bagi generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page