Trump Membuat Ribuan PNS AS Kaget dengan Kebijakannya

Gedung Putih mengeluarkan peringatan mengenai kemungkinan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi pegawai pemerintah federal Amerika Serikat (AS) karena terjadi penutupan pemerintahan pada Rabu (1/10). Hal ini berlangsung setelah Partai Republik dan Demokrat di Kongres gagal mencapai kesepakatan mengenai rencana belanja negara baru, memaksa pemerintah federal melakukan pembatasan dan penghentian aktivitas, sehingga menimbulkan pemecatan pekerja non-esensial.

Menurut pernyataan Gedung Putih, PHK massal di antar pegawai federal AS bisa terjadi segera dan dapat mengakibatkan kehilangan pekerjaan permanen dalam beberapa hari mendatang. Di AS, penutupan pemerintahan terjadi ketika Kongres tidak dapat menyetujui anggaran operasional sebelum awal tahun fiskal. Pada kasus ini, batas waktu pengesahan anggaran berakhir pada bulan September yang lalu.

Menurut laporan BBC, anggota parlemen saling mempertanggungjawabkan atas penutupan pemerintahan ini, yang merupakan yang pertama dalam beberapa tahun dan menyebabkan ribuan pekerja diberi cuti tanpa gaji. Dalam dua hari penutupan pemerintahan pada masa kepemimpinan Trump, kedua partai belum menunjukan tanda akan berkompromi dalam pemungutan suara berikutnya untuk menetapkan anggaran baru. Jika situasi terus berlanjut, ratusan ribu pekerja berisiko kehilangan pekerjaan secara permanen, memberikan dampak buruk pada ekonomi AS yang bisa mencapai miliaran dolar akibat penurunan produksi.

Menurut laporan, ketidaksepakatan mengenai anggaran baru dimulai karena Partai Demokrat ingin memastikan pendanaan untuk perawatan kesehatan sebelum menyetujui rencana belanja negara. Mereka memaksa penutupan sementara pemerintahan sebagai bagian dari negosiasi untuk menjamin tunjangan kesehatan bagi warga berpenghasilan rendah. Namun, usaha tersebut belum berhasil. Senator Chuck Schumer dari Partai Demokrat mengecam Partai Republik karena menolak bernegosiasi dan mengancam PHK massal PNS federal sebagai alat tekanan.

Sementara itu, Partai Republik berpendapat bahwa perawatan kesehatan yang diminta Demokrat bukanlah prioritas. Mereka menuduh bahwa Partai Demokrat memanfaatkan shutdown dan PNS federal sebagai sandera negosiasi. Selain itu, Partai Republik juga berargumen bahwa perpanjangan layanan kesehatan yang diajukan Demokrat akan menjadi beban bagi pembayar pajak dan tak lagi diperlukan setelah era pandemi Covid telah berakhir. Senat John Thune dari Partai Republik mengatakan bahwa ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang kepentingan rakyat Amerika, yang menurutnya disandera oleh Partai Demokrat untuk keuntungan politik.

Dalam konteks masa kini, shutdown pemerintah sering menjadi cena dari pertengkaran politik di AS, di mana setiap partai berusaha mendominasi agendanya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya konsensus dalam pemerintahan untuk menghindari krisis yang merugikan rakyat. Meskipun negara telah berkawan dengan masa pandemi, tantangan ekonomi dan sosial tetap ada, dan keputusan yang bijaksana diperlukan untuk menjamin stabilitas.

Kasus seperti ini mengingatkan betapa pentingnya koordinasi antara partai dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal yang berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penutupan pemerintahan tidak hanya mempengaruhi pekerja federal, tetapi juga dapat merugikan sektor-sektor lain melalui rantai pasokan dan penurunan produksi. Kesepakatan yang segera diperlukan agar dampak negatif dapat diminimalkan.

Penutupan pemerintahan AS bukan hanya masalah politis, tetapi juga masalah ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kehidupan warga. Keadaan ini menunjukkan betapa pentingnya kerjasama dan kepemimpinan yang matang dalam menangani krisis.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page