RI Peroleh 24 Perjanjian Dagang dan Manfaatnya

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia telah menyelesaikan 24 perjanjian perdagangan, termasuk Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade Agreement (FTA), dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan 30 negara. Perjanjian-perjanjian ini menjadi strategi kunci Indonesia dalam mengejar akses pasar global di tengah tantangan globalisasi.

Dalam kesempatan menjadi pembicara di 2025 Milken Institute Asia Summit dengan tema “Can Globalization Be Great Again? Doing Business in a Changing World” di Singapura pada 2 Oktober 2025, Roro mengungkapkan beberapa perjanjian penting seperti CEPA Indonesia-EU, Indonesia-Kanada (yang ditandatangani di Ottawa, 24 September 2025), dan Indonesia-Peru. Selain itu, Indonesia juga aktif menjajaki pasar non-tradisional seperti Tunisia dan Mozambik di Afrika sebagai bagian dari adaptasi terhadap dinamika globalisasi saat ini.

Manfaat utama dari perjanjian-perjanjian dagang ini meliputi peningkatan daya saing Indonesia, akses ekspor tanpa hambatan tarif antar negara, dan peningkatan jumlah ekspor meskipun dalam kondisi ketidakpastian global. Hingga saat ini, 68,05% ekspor Indonesia ditujukan ke negara mitra FTA, dan 73,50% impor berasal dari negara tersebut. Secara kolektif, FTA Indonesia meliputi 34,54% impor global, 26,68% PDB global, dan 47,56% populasi dunia.

Manfaat ini tidak hanya ditujukan untuk perusahaan besar, tetapi juga untuk UMKM, yang juga dijamin dapat merasakan dampak positif dari perjanjian dagang tersebut. Selain itu, Roro menekankan bahwa pemerintah juga mendorong ekspor jasa di berbagai sektor seperti ritel, e-commerce, logistik, perawatan kesehatan, perbankan, pariwisata, kuliner, desain, fesyen, dan konstruksi. Diversifikasi ini penting agar perekonomian dan perdagangan tidak hanya bergantung pada produk fisik.

Pemerintah terus berusaha membuka peluang bisnis bagi masyarakat agar dapat tumbuh dan berkembang, serta melindungi pelaku usaha dalam negeri dari dampak negatif globalisasi. Roro menjelaskan bahwa kebijakan saat ini berfokus pada hilirisasi di berbagai sektor seperti industri, perkebunan, dan perikanan. Ini dapat menghasilkan kerja dan transfer teknologi.

Dua vektor utama yang diimplementasikan dalam kebijakan ini adalah hilirisasi dan diversifikasi. Hilirisasi dalam pengolahan dan manufaktur produk domestik yang diharapkan dapat menaikkan nilai tambah dari komoditas utama Indonesia. Sementara diversifikasi dalam ekspor jasa untuk menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing global.

Selain itu, Roro juga mengimbau pelaku usaha untuk terus inovasi dan berkomitmen pada standar perdagangan internasional. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, dengan kontribusi lebih dari 60% PDB dan 64% di antaranya dikelola oleh perempuan. Data yang ditunjukkan menunjukkan bahwa ekspor Indonesia pada periode Januari-Agustus 2025 mengalami peningkatan sebesar 7,72%, mencapai US$ 185,13 miliar dibandingkan periode sebelumnya di 2024. Dalam periode ini, Indonesia juga mencatat surplus perdagangan sebesar US$ 29,14 miliar, yang telah berlangsung selama 64 bulan berturut-turut.

Jelajahi peluang pasaran yang terbuka untuk usaha Indonesia dan jadikan globalisasi sebagai katalisator pertumbuhan bisnis Anda. Dengan pelatihan dan transformasi digital yang tepat, pelaku usaha dapat mengeksploitasi manfaat perjanjian dagang ini untuk menambah nilai tambah dan kompetitivitas dalam pasar global.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page