Bantuan Sosial Digital Diluncurkan Tahun Depan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah sedang menggeser kecepatan dalam mengimplementasikan sistem digital untuk pengelolaan bantuan sosial (bansos). Luhut Binsar Pandjaitan, ketua Dewan Ekonomi Nasional, berharap bahwa sistem bansos digital dapat diajukan secara nasional pada awal 2026, tepatnya di bulan Februari atau April.

Saat ini, uji coba sistem bansos digital telah berlangsung di Banyuwangi selama dua bulan. Hasilnya dinilai memuaskan karena sistem yang berbasis teknologi pengenalan wajah dan verifikasi NIK berhasil mengurangi kemungkinan penyalahgunaan. “Berdasarkan apa yang kita saksikan sebelumnya, kami sangat puas dengan hasilnya. Sistem ini memungkinkan pengenalan wajah langsung dan verifikasi NIK tanpa masalah. Ribuan penerima bansos yang kami temui sangat puas dengan cara ini,” ujar Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).

Menggunakan sistem ini, pemerintah berharap bisa menghilangkan praktik korupsi dalam pengelolaan bansos oleh aparat desa. Sistem integrasi data kependudukan juga sedang dijalankan secara bertahap. “Tidak akan ada lagi kepala desa yang bisa membuat penerima bansos yang tidak memenuhi syarat masuk, karena semua proses pendaftaran bersifat sukarela dan didukung oleh data NIK yang terintegrasi,” tambahnya.

Kinerja sistem ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Jika uji coba berjalan lancar, pemerintah akan segera menerapkannya secara nasional pada tahun depan. “Kami telah merekomendasikan kepada Presiden untuk melaksanakan sistem ini secara nasional, mungkin pada bulan Februari, Maret, atau April tahun depan,” kata Luhut. “Presiden juga bertanya apakah rencana itu dapat direalisasikan, dan menurut kami, tim kami yakin hal itu dapat dilakukan.”

Sistem digital dalam penyaluran bansos bukan hanya mengoptimalkan efisiensi pengelolaan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, penerima bantuan yang sesungguhnya akan mendapatkan manfaatnya, sementara penyalahgunaan dapat dicegah secara efektif. Ini adalah langkah penting dalam transformasi digital pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih adil dan terperinci bagi masyarakat.

Inovasi ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang komitmen pemerintahan untuk memperbaiki sistem sosial yang ada. Diharapkan, penerapan bansos digital ini akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola bantuan sosial dengan lebih cermat dan efisien. Dengan demikian, semakin banyak warga yang akan merasakan manfaat langsung dari program bansos yang dirancang untuk mereka.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan