Pemerintah kini tidak hanya memerlukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), tetapi juga memerlukan sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). P2G menganggap keputusan ini seharusnya diaplikasikan sejak awal pelaksanaan program tersebut. Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menyatakan bahwa persyaratan sertifikasi baru ini seharusnya sudah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional sejak sebelum program MBG diluncurkan.
Satriwan menilai adanya korban keracunan setelah program MBG berjalan berbulan-bulan menunjukkan ketidaksediaan Badan Gizi Nasional dalam mengimplementasikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Dia juga mengkritik pemerintah baru yang baru menetapkan syarat sertifikasi bagi dapur MBG setelah terjadi banyak kasus keracunan.
Satriwan menjelaskan bahwa situasi ini menunjukkan masalah dalam perencanaan. Dia mengingatkan agar program MBG tidak diberikan secara seragam kepada semua pelajar di Indonesia, melainkan lebih ditujukan kepada anak-anak yang kurang mampu. Dia juga meminta agar sekolah yang sudah memiliki program makan siang mandiri tidak perlu lagi menerima MBG dari pemerintah.
Satriwan menyarankan agar ahli gizi di sekolah bertanggung jawab untuk mengecek kualitas makanan MBG sebelum diberikan kepada siswa, bukan guru. Menurutnya, guru tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk menentukan apakah makanan tersebut memenuhi standar gizi.
Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional telah sepakat bahwa setiap dapur MBG harus memiliki sertifikat HACCP. Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa sertifikat ini terkait dengan standar gizi dan manajemen risiko. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa setiap SPPG akan memiliki sertifikasi halal, dengan proses yang diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Badan Gizi Nasional akan bekerja sama untuk mengatur proses sertifikasi ini. Budi Also menambahkan bahwa mereka telah membahas cara untuk mempercepat proses sertifikasi agar tercapai dengan cepat, berkualitas, dan tanpa biaya yang terlalu mahal.
Penerapan sertifikasi baru ini seharusnya dilakukan sejak awal agar dapat mencegah kasus keracunan di masa depan. Program MBG perlu diarahkan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkannya, dan role ahli gizi di sekolah sangat penting untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan. Dengan kerja sama yang baik antara berbagai instansi, diharapkan program MBG akan lebih teratur dan aman bagi para peserta.
Kritik terhadap implementasi program MBG menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan harus lebih matang. Dengan adanya sertifikasi HACCP dan halal, diharapkan kualitas makanan yang disajikan akan lebih terjamin. Peningkatan dalam manajemen risiko gizi juga diperlukan untuk menjamin keamanan dan kesehatan anak-anak.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.