Pembahasan Anggaran MBG Akhir Oktober

Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, membahas regarding nasib program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih mengakibatkan beberapa kasus gangguan kesehatan. Menurutnya, pelaksanaan MBG bukan merupakan tanggung jawab langsungnya. Purbaya menjelaskan bahwa tugasnya adalah memonitor ketat serapan dana MBG, dengan Bendahara Negara yang akan memantau perkembangannya hingga akhir Oktober 2025. “MBG bukan urusan saya untuk dikerjakan, tapi saya akan memeriksanya saat akhir Oktober,” kata Purbaya saat di Gedung Keuangan Negara, Surabaya, pada Kamis (2/10/2025).

Jika serapan dana MBG berjalan dengan baik, anggaran bisa dipajangkan. Namun, jika terlihat tidak terabsorpsi dengan baik hingga akhir tahun, maka alokasi yang telah disediakan dapat dikurangi. “Jika bisa diserap, baiklah. Jika hasilnya baik, bisa ditambah. Tapi kalau tidak terabsorpsi hingga akhir Desember, kita kurangi saja,” tambahkan Purbaya.

Dalam pertemuan dengan Kepala BGN Dadan Hindayana pada Jumat (26/9), Purbaya menyatakan bahwa serapan dana MBG lebih baik dari perkiraan awal. “Saya pikir serapan akan rendah, tapi ternyata lebih baik dari perkiraan, dan dampaknya pada perekonomian cukup signifikan,” kata Purbaya saat ditemui di kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9). Anggaran MBG tahun 2025 berjumlah Rp 71 triliun, dengan tambahan dana Rp 100 triliun karena target penerima dipercepat hingga 82,9 juta orang. Walaupun awalnya BGN menargetkan menyerap tambahan Rp 50 triliun, perhitungan ulang menunjukkan hanya Rp 28 triliun yang dapat diserap.

Sampai 26 September 2025, realisasi serapan MBG mencapai Rp 19,3 triliun, masih jauh di bawah separuh dari total anggaran Rp 71 triliun. Wakil Kepala BGN, Nanik Deyang, menjelaskan bahwa serapan lambat itu disebabkan oleh ketatnya pengelolaan dana. “Jika kita cepat-cepat, kualitas program akan menurun, seperti kasus yang terjadi sekarang,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (26/9). Penekanan pada kualitas pelaksanaan menjadi prioritas, sekarang mereka lebih hati-hati dalam penggunaan dana tersebut.

Nanik juga menekankan pentingnya memastikan ketersediaan fasilitas fisik seperti dapur, terutama karena dana ini berasal dari uang rakyat dan terkait langsung dengan kesehatan anak-anak. “Jika hanya asal-asalan, kualitas dapur dan higienisnya menjadi masalah,” kata Nanik. Dia juga menegaskan bahwa SPPG fiktif akan dibatalkan jika dalam 45 hari tidak dibangun fisiknya. “Kita akan meminta bupati-wakil bupati memastikan keberadaan dapur, bukan hanya titik lokasi saja,” tutupnya.

Data terkini menunjukkan bahwa peningkatan serapan MBG masih memperlukan peningkatan kualitas pelaksanaan di lapangan. Pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran dan keberadaan fasilitas fisik akan menjadi kunci sukses program ini. Peningkatan transparansi dan koordinasi antar instansi juga diperlukan untuk memastikan dana dapat diserap dengan maksimal.

Program MBG bukan hanya soal_allocasi dana, tetapi juga tentang dampaknya pada kesehatan masyarakat. Jaga kualitas pelaksanaan dan memastikan fasilitas fisik ada, akan menjadi langkah yang lebih bijak dalam mengoptimalkan dana ini.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page