Pantang Surut Program MBG, Tetap Dilanjutkan Meskipun Keracunan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini menjadi perhatian masyarakat akibat terjadinya keracunan pada ribuan anak. Pemerintah telah melakukan rapat koordinasi dan konferensi pers untuk menanggulangi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terkait dengan program ini. Meskipun ada kontroversi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa MBG, sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, tetap akan dilanjutkan. Evaluasi juga dilakukan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengalami masalah.

“Presiden telah memerintahkan kami untuk mempercepat pelaksanaan MBG karena banyak anak dan orang tua yang menanti manfaatnya,” ujar Dadan Hindayana saat konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025). “Saya tetap akan melanjutkan program ini, kecuali ada perintah lain dari Presiden.”

Dalam rangka pertanggungjawaban, SPPG yang terlibat kasus keracunan diharapkan ikut membantu mengatasi trauma psikis yang dialami korban dan orang tua. “Setiap kejadian pasti ada yang tersakiti, baik korban, orang tua, maupun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, SPPG harus melakukan pendekatan terhadap trauma yang timbul,” tambah Dadan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjamin bahwa biaya perawatan anak-anak yang terkena keracunan dalam program MBG akan ditanggung pemerintah melalui BGN. Ada dua cara penanggulangan biaya tersebut: pemerintah daerah yang telah menetapkan KLB dapat mengajukan klaim ke asuransi, sementara daerah yang belum menetapkan KLB akan menerima bantuan dari BGN. Menkes juga menyampaikan bahwa jika kasus keracunan MBG semakin meluas, ada kemungkinan statusnya naik menjadi KLB nasional sesuai aturan yang berlaku.

Untuk memastikan akuratnya data, Menkes Budi mendapatkan mandat untuk memperbaiki sistem pengawasan MBG. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa laporan keracunan MBG akan seperti laporan COVID-19, dengan update harian atau mingguan. “Kita akan menggunakan sistem laporan yang sudah ada dari puskesmas dan Dinkes, baik harian atau mingguan, yang akan dikonsolidasikan oleh BGN dan Kemenkes,” kata Budi.

Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat proses sertifikasi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) untuk dapur MBG. Awalnya hanya sekitar 20 SPPG yang memiliki sertifikat, namun angka tersebut telah naik menjadi lebih dari 100 dalam waktu singkat. Targetnya, semua SPPG akan memiliki SLHS dalam waktu satu bulan.

Pemerintah juga akan melakukan monitoring terhadap keberhasilan MBG setiap enam bulan sekali untuk mengukur efektivitas program. Data tinggi badan dan berat badan penerima MBG akan dimasukkan dalam laporan Cek Kesehatan Gratis (CKG) anak sekolah. Selain itu, Survei Gizi Nasional (SGN) juga akan diselenggarakan setiap tahun untuk mengevaluasi perkembangan status gizi anak setelah menerima MBG.

Program MBG tetap berjalan meski menghadapi tantangan. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan langkah-langkah penanggulangan yang terkini, pemerintah berusaha memastikan program ini memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak. Pertahankan semangat untuk terus menguji dan meningkatkan kebijakan kesehatan masyarakat.

Baca Berita dan Info Kesehatan lainnya di Seputar Kesehatan Page