Wakil Wali Kota Tasikmalaya Ingin Segera Isi Kekosongan Jabatan

Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, mendorong agar isian jabatan yang masih kosong di Pemerintah Kota segera dilaksanakan. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti alasan terjadinya penundaan dalam proses tersebut.

Diky Chandra menyatakan, pengisian jabatan yang tertunda sudah terlalu lama dan perlu segera diisi. Hal ini karena beberapa posisi kunci masih dipegang oleh pelaksana tugas dengan kewenangan terbatas, yang dianggap menghambat kinerja birokrasi dan memengaruhi kualitas pelayanan publik.

“Bagaimana mungkin kinerja optimal jika tidak ada keutuhan tim? Pengisian jabatan tidak lagi menjadi pilihan, tetapi kewajiban,” ucapnya setelah menghadiri acara di GOR Sukapura Dadaha, Rabu (1/10/2025).

Menurutnya, kecepatan dalam proses rotasi dan mutasi rendah karena faktor regulasi atau koordinasi dengan pemerintah pusat. Ia juga belum menerima informasi resmi tentang penyebab keterlambatan dan berharap proses tersebut dapat segera diselesaikan.

“Mungkin keterlambatan ini karena menunggu persetujuan dari pusat. Saya sendiri juga tidak tahu detailnya, sehingga berharap proses ini dapat dihambat,” paparnya.

Ia menambahkan, publik juga merasa kebingungan karena tidak ada informasi jelas tentang proses tersebut. Meskipun sebagai kepala daerah, Diky mengaku bangga tetapi masih bingung mengenai penyebab penundaan rotasi mutasi.

“Saya juga tidak bisa menjelaskan dengan pasti karena alasan keterlambatan itu sendiri belum terbuka,” kata Diky.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Dodo Rosada, mengungkapkan bahwa proses seleksi untuk jabatan kosong sudah berjalan. Informasi dari OPD terkait menyebutkan, pelantikan diharapkan akan dilakukan pada pekan depan.

“Dalam pernyataan dari BKPSDM, wawancara sedang berlangsung dan pelantikan direncanakan untuk minggu kedua Oktober,” ujar Dodo kepada Radar, Kamis (2/10/2025).

Selama ini, pelantikan pejabat hasil rotasi mutasi sering mengalami penundaan tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, pihak terkait berharap kali ini prosesnya tidak mengalami penundaan lagi, karena jabatan-jabatan kosong perlu segera diisi.

Studi kasus yang relevan menunjukkan bahwa keterlambatan dalam pengisian jabatan bisa memengaruhi efisiensi pemerintahan. Setelah pemilihan pejabat definitif, kinerja birokrasi cenderung meningkat dan pelayanan publik menjadi lebih optimal. Analisis menunjukkan bahwa możang terstruktur dalam rotasi mutasi dapat mencegah hambatan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah kota yang efisien memerlukan keberadaan pejabat definitif untuk menjamin stabilitas dan kontinuitas dalam pelaksanaan tugas. Ketidakpastian dalam pengisian jabatan tidak hanya menurunkan moral pegawai, tetapi juga dapat merugikan layanan publik. Untungnya, dengan dukungan dari DPRD dan OPD terkait, proses pelantikan diharapkan dapat segera diselesaikan.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah lokal untuk menjalin komunikasi yang transparan dengan masyarakat. Informasi yang jelas dapat mengurangi keraguan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemerintahan. Dengan penanganan yang tepat, Tasikmalaya dapat menjaga kredibilitasnya sebagai kota yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Jika masalah rotasi mutasi dapat diselesaikan dengan cepat, kota Tasikmalaya akan merasakan pengaruh positif dalam berbagai bidang, mulai dari efisiensi birokrasi hingga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat diharapkan terus berpartisipasi aktif untuk memantau perkembangan proses ini dan memberikan masukan yang konstruktif.

Baca juga Berita lainnya di News Page