Digitalisasi Program Bantuan Sosial Diusahakan Lebih Luas untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf yang akrab dipanggil Gus Ipul, memimpin rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Pendopo Sabha Swagata Blambanggan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah sedang menguji coba digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos). Ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyaluran bansos menjadi lebih transparan dan memungkinkan masyarakat untuk ikut serta secara aktif.

Gus Ipul mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pemerintah lebih sering mengambil inisiatif sendiri dalam program bansos. Namun sekarang, pemerintah ingin mengembangkan partisipasi masyarakat dengan membuka kesempatan bagi siapa saja untuk mengajukan usulan atau memberikan masukan. Hal ini dilakukannya agar proses penyaluran bansos tidak hanya bergantung pada inisiatif pemerintah saja.

Untuk mendukung langkah ini, pemerintah telah membangun platform digital yang dikembangkan oleh Dewan Ekonomi Nasional dan sudah berjalan selama tiga bulan. Fasa awal dari uji coba ini meliputi program-program Kementerian Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (Bantuan Sembako). Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional, Tubagus Nugraha, menjelaskan bahwa proses pendaftaran usul dan masukan dari masyarakat sangat mudah. Masyarakat hanya perlu melalui verifikasi identitas menggunakan teknologi pengenalan wajah dan biometrik.

Selanjutnya, masyarakat akan menunggu verifikasi dari sistem untuk menentukan kelayakan mereka sebagai penerima bantuan. Seluruh proses ini dilakukan langsung dari masyarakat ke pemerintah tanpa perlu melalui perantara, dan hanya memerlukan ponsel cerdas. Tubagus Nugraha juga menyampaikan bahwa tim ahli dari Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan lembaga terkait akan menentukan kelayakan penerima manfaat. Hingga saat ini, dari target 320 ribu pendaftar, sudah ada 260 ribu yang terverifikasi.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mendukung program ini karena mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi dasaran dalam penyaluran bansos. Dia mengatakan bahwa kolaborasi digitalisasi bansos ini penting untuk memodernisasi pengelolaan DTSEN dan meningkatkan akurasi data, sehingga penyaluran bansos bisa lebih tepat sasaran.

Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, menyatakan bahwa pihaknya akan berbagi peran dalam menghubungkan berbagai kementerian dengan daerah untuk mengkoordinasikan program uji coba digitalisasi bansos. Dia juga berharap pertemuan ini bisa memberikan manfaat bagi tuan rumah. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, pula mengucapkan terima kasih karena Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba. Dia berharap program ini berhasil sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat bansos yang tepat sasaran dan akuntabilitasnya terjaga.

Dalam rapat ini, hadir pula berbagai pejabat seperti Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dan Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga negara.

Inovasi digital dalam penyaluran bansos menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat. Dengan platform Perlinsos, proses penyaluran bantuan sosial semakin efisien dan terarahkan kepada yang sebenarnya membutuhkannya. Ini bukan hanya mempermudah pemerintah, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses bantuan yang dijanjikan. Program ini menandakan langkah besar dalam transformasi digital yang akan membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page