Usulan Penghapusan Kata "Gratis" dalam MBG Dibahas Kepala BGN

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, telah mengonfirmasi bahwa usulan untuk menghapus kata ‘gratis’ dari makanan bergizi gratis (MBG) akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif ini muncul akibat kritikan dari anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, yang menyatakan bahwa penggunaan kata ‘gratis’ pada MBG dapat není menimbulkan konotasi negatif.

Dalam wawancara dengan detikHealth, Kamis (2/10/2025), Dadan menunjukkan komitmen untuk membawakan usulan tersebut. Diskusi terkait usulan ini telah terjadi selama rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama BGN, Menteri Kesehatan, dan BPOM, yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

Selain itu, Irma Chaniago juga mengkritik rencana implementasi sertifikasi laik higiene dan sanitasi serta Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dalam program MBG. Ia khawatir mekanisme ini bisa terbuka untuk praktik korupsi, seperti jual beli sertifikat, jika tidak ada pengawasan yang ketat dari berbagai pihak.

“Sertifikat higiene bisa dimanipulasi, bahkan dijual dengan harga Rp 5 sampai Rp 10 juta per lembar,” ungkap Irma selama rapat kerja Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/2025). “Oleh karena itu, perlu ada kontrol silang yang melibatkan Dinas Kesehatan dan Balai Badan POM di daerah, agar prosesnya tidak hanya berhenti pada kertas sertifikat.”

Irma juga menekankan pentingnya alokasi dana yang sesuai untuk kementerian dan lembaga terkait, agar program dapat berjalan dengan efektif. “Anggaran yang dialokasikan besar, jadi tidak hanya pekerjaan yang dibagi,” katanya. “Tanpa pengawasan yang sejalan, risiko keracunan masih ada. Oleh karena itu, perlu ada partisipasi aktif dari Kementerian Kesehatan dan BPOM, sehingga sistem tidak bisa dipertontonkan.”

Dalam konteks terkini, kasus keracunan makanan tetap menjadi isu yang sensitif, terutama dalam program pembangunan sosial. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, tercatat 120 insiden keracunan makanan berlokasi di lembaga pendidikan dan fasilitas umum. Hal ini menguatkan argumen bahwa standar keamanan pangan harus ditingkatkan.

Studi kasus dari beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia menunjukkan bahwa penerapan sistem HACCP dengan pengawasan yang ketat berhasil mengurangi insiden keracunan hingga 40 persen dalam waktu lima tahun. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kombinasi teknologi dan regulasi dapat menjadi solusi efektif.

Penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga terwujud dalam praktiknya. Program MBG harus menjadi prioritas utama, bukan hanya dalam bentuk keputusan, tetapi juga dalam pelaksanaannya yang sehat dan terukur.

Kesadaran akan pentingnya keamanan pangan harus menjadi dasar dari setiap kebijakan. Dengan demikian, upaya peningkatan mutu dan transparansi dalam pengelolaan MBG akan menjadi langkah berarti dalam membangun generasi yang lebih sehat dan produktif.

Baca Berita dan Info Kesehatan lainnya di Seputar Kesehatan Page