Menteri dan 20 Lembaga Blusukan ke Pelosok Banyuwangi untuk Memastikan Pemberian Bansos Digital

Pemerintah terus mengembangkan Portal Perlindungan Sosial (Parlinsos), lebih dikenal sebagai Bansos Digital, yang saat ini sedang diuji coba di Kabupaten Banyuwangi. Program ini, yang saat ini berada dalam fase pengumpulan data, tidak hanya ditujukan untuk penduduk miskin di daerah pedesaan, tetapi juga untuk wilayah terpencil.

Contohnya, warga di Dusun Suko Sumbermanis, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, yang terletak di kaki gunung Ijen, sedang mengalami proses pendataan secara digital. Ratusan warga tidak mampu di daerah tersebut kini tercatat dalam sistem ini.

“Kami ingin memastikan bahwa program bantuan dari pemerintah ini tepat sasaran dan memiliki dampak positif,” katakan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, pada Kamis, 2 Oktober 2025.

Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai program bantuan untuk mengatasi kemiskinan. Namun, terkadang bantuan ini tidak pernah mencapai targetnya. “Dengan Bansos Digital, semua yang berhak mendapatkan bantuan dapat mengajukannya. Selain itu, mereka juga bisa mengajukan banding jika ada kesalahan dalam penentuan penerima. Tidak perlu menghadap siapapun, cukup menggunakan handphone,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa Bansos Digital tidak hanya menyediakan bantuan, tetapi juga mengintegrasikan data keseluruhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerima bantuan akan terus dipantau untuk memastikan peningkatan taraf hidup mereka. Bantuan yang diberikan meliputi dana pendidikan untuk anak-anak, modal usaha, dan lain-lain.

“Bantuan tidak selamanya diberikan. Harus ada perbaikan dalam kesejahteraan,” katakan Luhut. Dia menambahkan bahwa program ini adalah bagian penting dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kemiskinan. Dengan program yang tepat sasaran dan terintegrasi, kemiskinan dapat dikurangi secara efektif.

Untuk merealisasikan program ini, tidak hanya Kementerian Sosial yang terlibat, tetapi juga berbagai kementerian dan lembaga negara. Lebih dari 20 instansi terlibat dalam proyek ini.

Di level daerah, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan telah mengerahkan sekitar 3.000 agen untuk mempercepat pendataan. Selain pendamping PKH dan TKSK, juga terlibat operator desa, kepala dinas, camat, lurah, kepala desa, dan kader dasawisma.

“Kami berkomitmen untuk mencatat sukses dalam pelaksanaan Bansos Digital. Banyuwangi ingin menjadi saksi sejarah dari komitmen pemerintah dalam mengatasi kemiskinan,” tutup Ipuk.

Setelah mengamati proses pendataan, para pejabat kementerian dan lembaga negara mengadakan rapat. Hadir di antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wamen PAN-RB Purwadi Arianto, Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Turut hadir perwakilan dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komdigi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta 20 lembaga negara lainnya, termasuk Dewan Ekonomi Nasional, Wakil Kepala BSSN, Bank Indonesia, BPKP, LKPP, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, hingga Perum Peruri.

Inovasi digital dalam distribusi bantuan sosial bukti komitmen pemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan integrasi data dan kemudahan akses, program ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan.

Baca juga Berita lainnya di News Page