SPPG bermasalah dapat dicabut izin dan dipidana BGN

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan tindakan administratif terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengalami masalah, termasuk mengakhiri operasional sementara dalam kasus keracunan massal. Pertanyaan yang timbul saat ini adalah apakah sanksi ini bisa diperberat hingga pencabutan izin atau bahkan dikenakan hukuman pidana.

Menurut Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam wawancara dengan media di gedung DPR/MPR RI pada Rabu (1/10/2025), semua kemungkinan tergantung pada hasil investigasi yang dilakukan. Dadan juga menekankan bahwa mitra-mitra yang berperan dalam program ini adalah pejuang yang telah membangun dan mengorbankan banyak untuk menyukseskan program gizi di Tanah Air.

Selama proses evaluasi, operasional SPPG akan terhenti sementara. Setelah penyebab keracunan diketahui dan SPPG melakukan perbaikan, izin operasional dapat dikembalikan. Dadan juga menekankan bahwa evaluasi akan menjadi pilihan utama daripada pencabutan izin, karena mitranya sudah memasukkan investasi yang besar.

Dadan menambahkan bahwa SPPG memerlukan mitra untuk berjalan dengan baik, terutama dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto. BGN memiliki dana, tetapi pembangunan satu SPPG saja masih sulit karena masalah administrasi. Mitramitra yang bersemangat justru menjadi kunci untuk keberhasilan program ini.

Pengalaman menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah dan mitra swasta dalam program kesehatan gizi sangat penting. Data terbaru menunjukkan bahwa program-program seperti ini dapat meningkatkan kualitas gizi anak di daerah terpencil, tetapi tetap membutuhkan pengawasan yang ketat untuk mencegah insiden seperti keracunan.

Dalam mengelola SPPG, pelatihan dan evaluasi rutin dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Contoh sukses di beberapa daerah telah membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat, program gizi dapat berjalan dengan baik tanpa insiden parah. Dengan demikian, pendekatan kolaboratif dan evaluasi yang matang akan menjadi kunci untuk menjamin keberhasilan program gizi di masa depan.

Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa kerjasama antara pemerintah dan mitra swasta harus dipertahankan dan ditingkatkan. Program gizi bukan hanya soal dana, tetapi juga soal komitmen dan pengawasan yang jelas. Dengan demikian, setiap upaya yang dilakukan akan lebih efektif dan dapat memberikan dampak positif pada masyarakat.

Baca Berita dan Info Kesehatan lainnya di Seputar Kesehatan Page

Tinggalkan Balasan