Pengalokasian Dana Transfer Pusat ke Kota Tasikmalaya Turun 18 Persen

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah kota Tasikmalaya sedang menghadapi masalah serius akibat rencana pengurangan dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026. Pengurangan ini mencapai 18,5 persen atau sekitar Rp 219 miliar dari total dana yang biasanya diterima kota.

Informasi ini diungkapkan oleh Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi, setelah mengikuti acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Bale Kota pada Rabu tanggal 1 Oktober 2025. Pengurangan dana ini adalah kebijakan nasional yang juga dialami oleh semua daerah di Jawa Barat.

Menurut Viman, rata-rata daerah di Jawa Barat mengalami pengurangan dana sekitar 20-25 persen, sementara Tasikmalaya terpengaruh sekitar 18,5 persen. Hal ini menyebabkan banyak daerah, termasuk Tasikmalaya, mengalami kesenjangan keuangan yang cukup besar.

Viman menegaskan bahwa Pemkot akan melakukan restrukturisasi atas belanja modal dan operasional untuk memastikan pembangunan tetap berjalan dengan lancar. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mencari strategi yang lebih efisien, termasuk kemungkinan penerapan skema kerja dari rumah (WFH) bagi ASN.

Ditambahkan bahwa pengurangan TKD tidak berarti semua program daerah akan terhambat. Pemerintah pusat masih menyediakan anggaran untuk program prioritas nasional yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Sedangkan untuk studi kasus, dapat dilihat pada kasus pemangkasan dana TKD yang sama di beberapa daerah lain di Jawa Barat. Misalnya, Kabupaten Subang mengalami pengurangan sebesar 22 persen, sementara Kabupaten Garut mengalami pengurangan sebesar 19 persen. Pengurangan ini memaksa pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam mengelola dana yang tersedia.

Pemerintah pusat harus lebih memperhatikan kepentingan daerah dalam menentukan besarnya dana TKD. Pengurangan yang terlalu besar dapat mengganggu kinerja pemerintah daerah, terutama dalam menyalurkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Tasikmalaya telah menunjukkan kemampuannya dalam mengelola krisis keuangan dengan strategi yang cermat. Hal ini harus diikuti oleh daerah lain yang mengalami situasi yang sama. Dengan manajemen keuangan yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan meskipun dengan dana yang terbatas.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan