Kritik dan Analisis Terhadap MBG: Dari Pelesetan Hingga Perkara Statistiknya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, terlibat dalam rapat dengan Komisi IX DPR yang membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam acara itu, para anggota dewan menyampaikan beberapa kritik terkait pelaksanaan MBG. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BPOM Taruna Ikrar, dan berlangsung di ruang rapat Komisi IX DPR, Rabu (1/10/2025).

Selama rapat, Dadan menyajikan data tentang kasus keracunan yang diduga terkait dengan MBG. Dari January hingga September 2025, totalnya ada 6.517 kasus keracunan, dengan Jawa menjadi wilayah paling banyak terpengaruh. Dia menambahkan bahwa mayoritas kasus terjadi di dua bulan terakhir, sebagian besar disebabkan oleh pelanggaran prosedur standar (SOP) oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), seperti penggunaan bahan baku yang tidak sesuai dan waktu penyajian yang melebihi batas waktu yang direkomendasikan.

Setelah presentasi Dadan, anggota Komisi IX DPR, Edi Wuryanto dari PDIP, mengkritik keterkaitan statistik keracunan dengan MBG yang disebutkan Presiden Prabowo. Edi menegaskan bahwa keracunan tidak dapat diukur hanya dengan angka statistik dan meminta agar data yang tidak akurat tidak disampaikan kepada Presiden. Selain itu, dia mendorong Dadan untuk memberikan informasi yang tepat dan menghindari kesalahpahaman.

Sementara itu, Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR, menyinggung adanya pelesetan terkait MBG di media sosial, seperti “Makan Beracun Gratis” atau “Makan Belatung Gratis.” Dia menyatakan bahwa konten negatif seperti itu telah menimbulkan ketakutan Among masyarakat untuk mengizinkan anak-anak mereka mengkonsumsi MBG. Charles juga menambahkan bahwa Dadan bahkan telah menjadi subjek ejekan di media sosial, seperti label “ahli serangga” yang disebabkan oleh kasus-kasus keracunan. Dadan merespons dengan menegaskan bahwa program MBG adalah upaya mulia yang perlu dihormati.

Sahidin, anggota Komisi IX, juga mengungkapkan keprihatinannya tentang adanya isu politisi yang meminta jatah SPPG. Dia menuntut Dadan untuk menunjuk siapa saja yang terlibat dalam praktik semacam itu. Dadan menanggapi dengan mengatakan bahwa semua pihak yang berkontribusi dalam program MBG adalah pejuang republik, termasuk politisi, pengusaha, TNI, dan polisi. Dia juga menuturkan bahwa pembangunan SPPG hingga saat ini didanai oleh berbagai pihak, dan BGN belum memiliki anggaran sendiri yang mencukupi.

Program MBG, yang dirancang untuk meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil di Indonesia, tetap menjadi topik hangat di antara pemerintah dan masyarakat. Kritik dan pelesetan yang muncul menunjukkan tantangan dalam mengembangkan program ini dengan efektif. Namun, dukungan dari berbagai pihak tetap penting untuk mendukung tujuan program tersebut.

MBG merupakan langkah strategis untuk memastikan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Meskipun menanggung beberapa tantangan, program ini tetap memiliki potensi besar untuk mengurangi stunting dan meningkatkan kesehatan umum di Indonesia. Dukungan dan partisipasi semua lapisan masyarakat, serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan SOP, adalah kunci untuk membangun program ini dengan sukses. Mari kita semangat menjadi bagian dari perubahan positif ini dan terus mendukung program-program yang bertujuan mengembalikan kesehatan masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page