Menteri Menilai: Kasus Keracunan MBG Tidak Termasuk Pelanggaran HAM

Menteri HAM Natalius Pigai merespons laporan potensi pelanggaran HAM yang ditemukan Komnas HAM terkait keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pemerintah mampu menghargai dan menghormati pendapat yang diungkapkan Komnas HAM.

“Komnas HAM, tugasnya memang memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di bidang HAM oleh pemerintah,” ujar Pigai dalam wawancara dengan media di kantornya, Rabu (1/10/2025). “Kita menghormati perannya dalam pengawasan ini, termasuk komentar yang diberikan.”

Pigai menegaskan Komnas HAM bebas melakukan pengawasan atas kegiatan bidang HAM sesuai dengan ketentuan hukum. Setiap temuan atau pendapat dari Komnas HAM akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah, khusu untuk Kementerian HAM.

“Kami sebagai pemerintah juga menganggap masukan dari media dan Komnas HAM sebagai bagian dari proses pengawasan yang bertujuan untuk kebaikan,” jelasnya.

Namun, Pigai berpendapat kasus keracunan MBG tidak masuk kategori pelanggaran HAM. Menurutnya, untuk dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, harus ada unsur kesengajaan, yang dalam kasus ini tidak terlihat.

“Dalam kasus ini, persentase keracunan sangat minim, hanya 0,0017%. Hal ini bisa disebabkan oleh human error, seperti kesalahan dalam memasak atau penyimpanan makanan yang tidak tepat. Masalah ini lebih berhubungan dengan administrasi dan manajemen, bukan pelanggaran HAM,” jelas Pigai.

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengerahkan tim investigasi untuk mengkaji dugaan pelanggaran HAM dalam kasus keracunan massal MBG. Tim sedang mengumpulkan fakta dan informasi dari berbagai wilayah terkait insiden tersebut.

“Komnas HAM akan segera menyampaikan temuan dan rekomendasi terkait kasus MBG ini,” kata Anis setelah rapat bersama Komisi XIII DPR, Senin (29/9/2025). “Dalam waktu 1-2 hari, hasil investigasi akan disampaikan kepada publik.”

Anis menjelaskan tim masih dalam tahap identifikasi kasus dan akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta pihak terkait lainnya. “Kami akan mengevaluasi kasus-kasus ini untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan tata kelola sistem MBG agar insiden serupa tidak berulang lagi.”

Data riset terbaru menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memberikan manfaat signifikan bagi anak-anak di daerah terpencil, namun kasus keracunan ini mengungkapkan kelemahan dalam pengawasan dan pelaksanaan operasional. Studi kasus di sekolah-sekolah menunjukkan bahwa faktor utama keracunan seringkannya karena kesalahan manusia dalam proses persiapan dan penyimpanan makanan.

Analisis unik dan simplifikasi: Pelaksanaan program MBG memang memiliki dampak positif, tetapi kebijakan ini harus disertai dengan pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi petugas dan pengawas serta memastikan protokol keamanan pangan dilaksanakan dengan tepat. Inisiatif seperti ini bisa meminimalkan risiko keracunan dan menjaga keamanan peserta program.

Kasus keracunan MBG kembali mengingatkan kita bahwa setiap program pemerintah harus diimbangi dengan tanggung jawab dan pengawasan yang matang. Sebagai warga negara, kita semua harus berperan aktif dalam memantau dan memberikan masukan konstruktif agar program-program seperti ini dapat berjalan dengan optimal. Masing-masing pihak, baik pemerintah, Komnas HAM, maupun masyarakat, harus bekerjasama untuk menciptakan sistem yang lebih baik dan lebih aman bagi generasi masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page