Sekelompok Anggota Satpol PP Kabupaten Pangandaran Menangkap Dua Bocah, Apakah Akan Dipardonkan?

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Tindakan seorang anggota Satpol PP Kabupaten Pangandaran, yang identitasnya diinisialkan A, terhadap dua anak di Kecamatan Banjaranyar, Ciamis, telah meng gerakkan emosi warga dan menarik perhatian masyarakat melalui media sosial.

Dari video yang tersebar, terpandang anggota tersebut menerima rokok dari seorang anak kecil, yang dicurigai sebagai tindak pemerasan.

Insiden ini terjadi di Jalan Kalijati, Desa Kalijaya, saat dua bocah sedang mengendarai sepeda motor.

Berdasarkan keterangan saksi, A menghentikan anak-anak tersebut setelah hampir terjadi tabrakan dengan motor yang mereka naiki.

Selanjutnya, A meminta kompensasi dalam bentuk rokok.

Kejadian ini cepat menyebar, mengakibatkan warga Desa Kalijaya marah dan menuntut kehadiran A untuk menjawab perbuatannya.

Kepala Satpol PP Kabupaten Pangandaran, Dedih Rakhmat, menjelaskan bahwa setelah mediasi di Polsek Banjarsari antara keluarga anak korban, warga desa, dan anggota Satpol PP, akhirnya tercapai kesepakatan damai.

Walaupun perkara selesai secara damai, Dedih pastikan akan dilakukan penyelidikan internal terhadap A.

“Kami akan mendalami motivasi melalui BAI di polsek,” ungkapnya, Rabu, 1 Oktober 2025.

A yang berasal dari Banjar dan bertugas di Setda Kabupaten Pangandaran, adalah calon PNS dengan status PPPK paruh waktu dan telah lama menjabat di Satpol PP.

Meskipun kesepakatan damai telah dicapai, Dedih tetap mengimbangi adanya sanksi sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan.

Sementara itu, warga Desa Kalijaya sempat emosional dan hampir melakukan aksi semena-mena terhadap A. Kejadian ini berhasil dipacifikasi melalui mediasi resmi di polsek.

Studi kasus serupa menunjukkan bahwa tindakan kejahatan oleh pejabat publik sering mengakibatkan kerusakan reputasi instansi dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Kasus ini memperlihatkan pentingnya pengawasan internal yang ketat terhadap pegawai pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Berbagai infografis menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh aparat keamanan dapat menimbulkan dampak sosial yang negatif, termasuk kerusuhan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Pembaruan terbaru dari berbagai sumber menunjukkan bahwa kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat masih menjadi masalah serius di berbagai daerah. Hal ini menjadikan pengawasan dan transparansi sebagai elemen kunci dalam mengurangi insiden serupa.

Keputusan untuk melakukan mediasi menunjukkan pentingnya menghindari eskalasi konflik, tetapi penyelesaian kasus ini juga mengingatkan bahwa pemantauan internal harus lebih efektif. Pemerintah harus meningkatkan sanksi terhadap tindakan semacam ini untuk memastikan integritas aparat tetap terjaga.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan