Pemutakhiran DTSEN dalam Diskusi dengan Bupati Jember dan Wamensos Buol

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyoroti peran penting Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar dalam merencanakan program sosial dan ekonomi baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Presiden sudah memerintahkan, semua program sosial dan ekonomi di pusat maupun daerah harus berbasis data tunggal,” ujar Agus Jabo dalam keterangan tertulis, Rabu (1/10/2025). Pernyataan tersebut disampaikan ketika dia berhadapan dengan Bupati Jember dan Wakil Bupati Buol di kantor Kemensos, Jakarta.

Agus Jabo pun menjelaskan bahwa DTSEN selalu berubah-ubah karena setiap hari ada perubahan seperti penerima manfaat yang meninggal, pindah rumah, menikah, atau kelahiran baru. “Jadi memang DTSEN ini tetap berubah setiap saat,” katanya.

Menurut Inpres Nomor 4 Tahun 2025, Kemensos bertanggung jawab untuk memperbarui data tersebut, sementara Pemerintah Daerah juga harus berkontribusi karena data tersebut berasal dari daerah. “Data yang masuk ke sini, kemudian dikirim ke BPS, berasal dari daerah melalui musyawarah desa, yang dihadiri oleh Kepala Desa, badan perwakilan desa, RT, RW, dan tokoh masyarakat termasuk pendamping PKH,” paparnya.

Ada dua cara pemutakhiran data: jalur formal dan jalur partisipatif masyarakat. Jalur formal melibatkan musyawarah desa, data kemudian diserahkan ke Dinsos dan disahkan oleh bupati atau wali kota sebelum diproses Kemensos dan dikirim ke BPS. Sedangkan jalur partisipatif memungkinkan masyarakat mengajukan atau membantah data melalui aplikasi Cek Bansos. “Masyarakat bisa menyampaikan usulan atau penolakan,” kata Agus Jabo.

Dalam pertemuan itu, Agus Jabo memintai Bupati Jember dan Wakil Bupati Buol agar memastikan Dinsos dan BPS setempat ikut serta dalam pemutakhiran data. “Bupati dan Wakil Bupati harus memastikan Dinsos dan statistik setempat terlibat, karena Kemensos terus bekerja sama dengan BPS,” jelasnya.

Proses pemutakhiran dilakukan secara rutin. Untuk penerima Bantuan Sosial (Bansos) dan Program Keluarga Harapan (PKH), pemutakhiran dilakukan setiap tiga bulan, sementara untuk penerima Bantuan Penerima Ihwal Negara (PBI) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemutakhiran dilakukan setiap bulan. “Saya sarankan Jember dan Buol untuk segera melakukan pemutakhiran agar DTSEN lebih akurat,” umumkannya.

DTSEN merupakan basis data tunggal individu dan keluarga yang mencakup kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, diintegrasikan dengan data kependudukan. Data ini merupakan gabungan dari tiga sumber utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Hadirlah Bupati Jember Muhammad Fawait, Kepala Dinas Sosial Jember Achmad Helmy Lukman, Wakil Bupati Buol Nasir Dj. Daimaroto, Wakil Ketua II DPRD Buol Karmin S. Y. Kaimo, dan Wakil Ketua III DPRD Boven Digoel Abyatar Besagi dalam pertemuan tersebut.

Pemutakhiran data sosial secara teratur dan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan kelancaran program bansos. Data yang akurat dan relevan tidak hanya mengurangi kekurangan informasi, tetapi juga mendorong efisiensi dalam alokasi sumber daya. Setiap warga dapat berperan aktif melalui aplikasi Cek Bansos, mengukuhkan transparansi dan keadilan dalam penyebaran bantuan sosial.

Baca juga Berita lainnya di News Page