Wakil Ketua MPR Mendorong Perbaikan Tata Kelola Penanganan Kanker di Indonesia

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Lestari Moerdijat, dikenal dengan panggilan Rerie, memintakan peningkatan manajemen penanganan kanker secara nasional sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem kesehatan di negara. Perlu upaya konsisten dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mencoba mencegah dan mengobati kanker, katanya dalam pernyataan pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025.

Keterangan tersebut diucapkan saat Rerie membuka diskusi dan aspirasi masyarakat MPR RI dengan tema ‘Akses Pasien Kanker Atas Diagnosis dan Pengobatan Tepat Waktu’. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid oleh MPR RI, Cancer Information & Support Center (CISC), dan Forum Diskusi Denpasar 12 (FDD12) di Kompleks MPR RI/DPR RI/DPD RI, Senayan.

Menurut Rerie, penanganan kanker bukan hanya tentang peningkatan anggaran atau pembuatan aturan, tetapi lebih penting menyangkut pemulihan hak dasar manusia untuk memiliki waktu hidup yang lebih lama. Meskipun umur hidup ditentukan oleh Tuhan, setiap detik yang hilang karena birokrasi dan setiap hari yang tertunda dalam penanganan kanker merupakan waktu yang hilang bagi pasien untuk menjadi lebih sehat. Rerie mengakui sistem kesehatan saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, namun harus dijadikan sebagai jembatan menuju kesembuhan.

Ketua Umum CISC, Aryanthi Baramuli Putri, mengungkap banyak pasien kanker yang datang pada stadium penyakit yang sudah tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti tingkat skrining yang rendah, kesulitan akses pengobatan, serta kekurangan jaminan pengobatan dan pelayanan paliatif. Aryanthi menyoroti pentingnya memperhatikan aspirasi pasien dan keluarganya dalam pembuatan kebijakan penanganan kanker.

Ketua Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia, Hasbullah Thabrany, menegaskan bahwa kanker adalah penyakit yang tidak memilih korban dan semua orang berpotensi terkena. Sayangnya, banyak pasien yang datang terlambat, bahkan banyak yang beralih ke pengobatan alternatif. Literasi masyarakat yang rendah dan keterlambatan dalam penerapan JKN juga menjadi masalah. Hasbullah menekankan bahwa UUD 1945 mengamanatkan setiap warga berhak atas layanan kesehatan yang baik, termasuk bagi penderita kanker. Namun, program JKN masih belum mampu menjamin semua tahapan pengobatan kanker. Dia juga menyarankan pendapatan dari cukai rokok harus dialokasikan untuk membiayai pengobatan kanker.

Dalam diskusi tersebut, diusulkan penambahan dukungan untuk profesi pendamping pasien dan penanggungan biaya obat kanker ovarium oleh BPJS Kesehatan. Selain itu, ada permintaan pembebasan pajak barang mewah pada bahan titanium yang membantu pasien kanker tulang. Watimulyo dari CISC mengungkapkan bahwa obat Trastuzumab, yang sejak Maret 2024 dikatakan ditanggung BPJS, belum tersedia bagi pasien. Elisna Syahrudin dari Yayasan Kanker Indonesia (YKI) menegaskan bahwa 80% kasus kanker ditangani terlambat, yang menjadikan pengobatan menjadi lebih sulit.

Tantri Moerdopo dari komunitas Sahabat Lestari menyebut pentingnya rumah singgah dalam pengobatan kanker, namun ketersediaannya belum memiliki dasar hukum yang jelas. Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menjamin akan segera koordinasi dengan pihak terkait untuk menangani masalah penanganan kanker, termasuk menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Diskusi ini dimoderatori Nur Amalia dan menghadirkan berbagai narasumber dan peserta diskusi terkemuka di bidang kesehatan.

Upaya penanganan kanker di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesulitan akses pengobatan, keterlambatan diagnosis, hingga dukungan yang belum optimal dari sistem kesehatan. Langkah-langkah seperti pengalokasian dana dari cukai rokok, peningkatan literasi masyarakat, serta dukungan hukum untuk rumah singgah dan profesi pendamping pasien diperlukan untuk meningkatkan kualitas penanganan kanker. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun stakeholder, harus bekerja sama guna menciptakan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan efektif.

Meskipun upaya penanganan kanker telah dilakukan, masih banyak perbaikan yang bisa dilakukan untuk memberikan dukungan yang lebih baik bagi pasien. Dengan kerjasama dan komitmen yang lebih besar dari semua pihak, diharapkan kualitas hidup penderita kanker bisa terus ditingkatkan. Kesempatan untuk hidup lebih lama dan sehat harus menjadi hak yang bisa dinikmati oleh semua warga negara, tanpa pengecualian.

Baca juga Berita lainnya di News Page