Wakil Rakyat Desak Kepala Badan Keuangan Negara Tangkap Polisi yang Minta Dana Anggaran

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Sahidin, anggota Komisi IX DPR RI, mengungkapkan kecewanya terkait isu politisi yang dikabarkan mengelola beberapa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menyelidiki dan menyampaikan nama-nama politisi yang terlibat jika informasi tersebut benar.

Pernyataan itu dilakukan saat rapat kerja dengan Kepala BGN Dadan Hindayana dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG), pada tanggal 1 Oktober 2025. Sahidin mengungkap kesalnya karena menurutnya, politisi seharusnya tidak terlibat dalam pengelolaan SPPG.

“Program BGN ini merupakan program presiden, bagaimana bisa cepat diselesaikan, bagaimana target tahun 2025 dapat dicapai dengan efektivitas yang dirasakan masyarakat. Tetapi setelah kami melihat di daerah masing-masing, kami merasa tidak nyaman melihat politisi yang terlibat dalam pengelolaan SPPG,” kata Sahidin.

Sahidin juga pernah menghubungi staf Kepala BGN untuk menjembatani informasi, namun ia meminta BGN untuk secara jelas menunjuk siapa saja politisi yang terlibat dalam pengelolaan SPPG. Ia juga menyinggung adanya 5.000 SPPG fiktif yang tersiar, dan menanyakan apakah jumlah tersebut sudah teratasi.

“Saya pernah menghubungi staf Bapak Kepala BGN, namun kita hanya menjembatani informasi. Jika ada politisi yang terlibat, tolong segera diungkapkan. Ini bukan tentang mencari kesempatan, tetapi tentang integritas program. Jika isu-isu ini terus dialihkan, masalahnya sendiri kalian tahu,” tambahnya.

Adanya isu 5.000 SPPG fiktif juga disebutkan, namun Sahidin meminta penjelasan lebih lanjut tentang status perbaikan tersebut. “Kita tau ada 5.000 SPPG yang belum beres, tetapi kita tidak tahu siapa yang bertanggung jawab,” katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang untuk membantu masyarakat dalam mengakses makanan yang sehat dan bergizi. Namun, adanya dugaan korupsi dan terlibatnya politisi dalam pengelolaan SPPG menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas program ini. Sahidin mengingatkan agar program tidak menjadi sarana untuk kepentingan pribadi, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Setelah lebih dari dua tahun diluncurkan, program MBG seharusnya sudah memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Namun, dugaan penyalahgunaan dan terlibatnya politisi dalam pengelolaan SPPG memungkinkan program ini tidak dapat berjalan dengan optimal. Sahidin meminta agar BGN dan Kementerian Kesehatan segera menindaklanjuti isu tersebut untuk memastikan program dapat terus berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan adanya dugaan terlibatnya politisi dalam program SPPG, ini membutuhkan penyelidikan yang lebih mendalam untuk memastikan integritas program. Masyarakat harus bisa mempercayai bahwa program ini sepenuhnya untuk kebaikan mereka, bukan untuk kepentingan pribadi. Harus ada komitmen yang kuat dari pemerintah dan pengawas program untuk memastikan bahwa MBG dapat memberikan manfaat maksimal bagi mereka yang membutuhkannya.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan