Pemerintah kota Tasikmalaya tengah menyelidiki dugaan terlibatnya dua pegawai negeri sipil dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dua pihak yang terlibat adalah Maswati, kepala bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Tasikmalaya, dan Nanang Suhara, sekretaris Dinas Pendidikan Tasikmalaya. Kedua nama ini saat ini sedang diperiksa keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program yang bersangkutan.
Sekretaris Daerah Tasikmalaya, H Asep Goparulloh, menjelaskan telah dilakukan pemeriksaan awal terhadap kedua individu tersebut. Hasil verifikasi awal menunjukkan tidak ada bukti langsung keterlibatan mereka dalam proses teknis proyek MBG. “Hanya menyewakan tempat saja. Jadi tidak ada intervensi teknis atau pengurusan yang melanggar peraturan. Namun, kami tetap akan sesuaikan dengan regulasi yang berlaku untuk ASN,” ujarnya setelah acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Bale Kota, Rabu (1/10/2025).
Asep menambahkan, jika terbukti adanya pelanggaran disiplin atau konflik kepentingan, pihak berwenang akan mengambil langkah pembinaan sesuai prosedur kepegawaian. “Kita sudah bertemu dengan yang bersangkutan dan memberi petunjuk. Semua harus patuh pada aturan,” katanya.
Sementara itu, Gungun Pahlagunara, kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tasikmalaya, menegaskan bahwa ASN dilarang memiliki jabatan di perusahaan. “Aturan itu tidak boleh. Misalnya jika menjadi direktur, harus berhenti dari jabatannya. ASN tidak boleh langsung mengelola proyek pemerintah, apalagi dalam bentuk perusahaan,” katanya kepada Radar, Senin (29/9/2025).
Gungun mendorong pentingnya etika dalam kepatuhan terhadap peraturan. “Jika ASN terlibat langsung dalam pengelolaan proyek pemerintah, dapat mengganggu kinerja dan tugas pokok mereka. Itu harus diperiksa dengan rinci dalam juklis dan juknis MBG,” jelasnya.
Menurut peraturan, ASN harus menjaga netralitas dan dilarang berperan sebagai pelaku usaha yang terkait langsung dengan proyek pemerintah. Hal ini lebih kritis jika proyek tersebut menggunakan dana negara atau publik, seperti program MBG.
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Tasikmalaya menjadi sorotan sejak lalu, terutama setelah beberapa kasus keracunan anak-anak terjadi. Dua pejabat kota terkait program ini sekarang menghadapi investigasi. Selain menguji keterlibatan mereka, pihak berwenang juga memeriksa apakah adanya pelanggaran etika atau konflik kepentingan. Program MBG, yang didanai oleh dana publik, membutuhkan pengawasan ketat agar tujuan utama program tersebut dapat tercapai dengan baik. Dengan penegakan aturan yang ketat, diharapkan program sosial seperti ini bisa berjalan dengan transparan dan tidak menimbulkan masalah lain di masa mendatang.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.