Penyelesaian Sertifikasi Higienis SPPG Dituntut Mendekati wirkt

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mendorong agar proses pembuatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melaksanakan program makan bergizi gratis dapat dioptimalkan. Ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi kasus keracunan MBG yang terus terjadi dan adanya SPPG yang belum memperoleh sertifikat tersebut.

Dengan penyederhanaan prosedur, SLHS diharapkan dapat dikirim lebih cepat, sehingga SPPG dapat segera mengimplementasikan standar kesehatan yang telah disertifikasi. Hal ini juga bertujuan untuk menjamin keamanan anak-anak yang menjadi penerima program makan bergizi gratis.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR-RI di Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025), Menkes menjelaskan bahwa koordinasi telah dilakukan untuk memudahkan penerbitan SLHS kepada ribuan SPPG di seluruh Indonesia.

Selain itu, Menkes juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di tingkat daerah untuk mengaktifkan Puskesmas dalam mengawasi pelaksanaan program MBG. Pengawasan ini mencakup pemeriksaan terhadap bahan makanan, penjamah, dan lingkungan fisik dapur. Untuk bahan makanan, diperiksa hal-hal seperti tanggal kedaluwarsa, metode penyimpanan, proses pengolahan, packing, dan distribusi. Sementara itu, pengawasan terhadap penjamah meliputi pemeriksaan kesehatan, higienitas personal, perilaku selama proses, dan sertifikat pelatihan. Bagian lingkungan fisik dapur meliputi kebersihan dapur, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, tempat packing, dan sumber air yang digunakan.

Menkes juga menambahkan bahwa sosialisasi telah dilakukan kepada seluruh Dinas Kesehatan untuk memastikan pemantauan terhadap keamanan pangan di SPPG. “Kita sudah mensosialisasikan kepada seluruh Dinkes, tolong bantu teman-teman di Badan Gizi Nasional, untuk bisa ngecek makanannya seperti apa, cara masaknya dan orangnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, sampel pangannya seperti apa, ada tes cepatnya,” kata Menkes.

Selain Puskesmas, Menkes juga memanfaatkan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk membantu pengawasan program makan bergizi gratis. Ini dilakukan untuk mencegah keracunan yang beberapa kali terjadi setelah anak-anak mengonsumsi MBG. UKS, yang biasanya berfungsi sebagai tempat pendidikan dan pembinaan, akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk mengawasi program MBG. Anak sekolah nantinya juga akan diajarkan tentang pentingnya gizi dan keamanan pangan.

“Misalnya, nanti kita ajarin UKS kalau menerima makanan dilihat dulu. Ada warna yang aneh nggak, ada bau yang aneh nggak, ada lendirnya nggak, ini kita mau ajarin. Sehingga nanti kalau masuk, bisa mencegah nggak usah dimakan duluan,” ungkap Menkes.

Di kemudian hari, ini semua akan sangat membantu dan mengurangi risiko keracunan massal MBG. Langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga kesehatan anak-anak di Indonesia. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan pendidikan yang bertahap, diharapkan program makan bergizi gratis dapat berjalan lancar tanpa insiden yang tidak diinginkan.

Baca Berita dan Info Kesehatan lainnya di Seputar Kesehatan Page

Tinggalkan Balasan