Harga Asli LPG 3 Kg hingga Pertalite Diungkapkan Purbaya

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah menjelaskan seberapa besar pengeluaran pemerintah untuk menyubsidi berbagai komoditas yang digunakan masyarakat. Hal ini membuat harga yang dibayarkan warga jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai sebenarnya, karena pemerintah mengangkut beban subsidi dan kompensasi.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa, 30 September 2025, Purbaya menerangkan bahwa pemerintah telah mempertahankan selisih antara harga ekonomis dan harga yang diterima masyarakat. Ini dilakukan melalui berbagai program subsidi dan kompensasi untuk komoditas energi dan non-energi.

Untuk contoh yang jelas, harga solar sebenarnya sebesar Rp 11.950 per liter. Namun, masyarakat hanya membayar Rp 6.800 per liter. Selisih sebesar Rp 5.150 per liter ini menjadi tanggungan APBN. Hal yang sama juga berlaku untuk BBM bersubsidi lainnya. Misalnya, Pertalite memiliki harga asli Rp 11.700 per liter, namun masyarakat hanya membayar Rp 10.000 per liter. Pihak pemerintah harus menanggung Rp 1.700 per liter, atau sekitar 15% dari harga aslinya.

Minyak tanah juga masih menerima subsidi dari pemerintah. Harga aslinya sebesar Rp 11.150 per liter, namun masyarakat hanya membayar Rp 2.500 per liter. Artinya, pemerintah menanggung Rp 8.650 per liter, atau sekitar 78% dari nilai sebenarnya.

Selain bahan bakar, pemerintah juga menyubsidi LPG 3 kg. Harga aslinya Rp 42.750 per tabung, tetapi masyarakat hanya membayar Rp 12.750 per tabung. Pemerintah menanggung selisih sebesar Rp 30.000 per tabung. Untuk listrik rumah tangga 900 VA, harga aslinya Rp 1.800 per kWh. Namun, masyarakat hanya membayar Rp 600 per kWh, karena pemerintah menanggung Rp 1.200 per kWh, atau 67% dari nilai sebenarnya.

Listrik rumah tangga 900 VA non-subsidi juga masih mendapat bantuan pemerintah sebesar Rp 400 per kWh, atau 22% dari harga aslinya Rp 1.800 per kWh. Dengan demikian, warga hanya membayar Rp 1.400 per kWh ke PLN.

Pupuk urea juga termasuk dalam program subsidi pemerintah. Harga aslinya Rp 5.558 per kg, namun masyarakat hanya membayar Rp 2.250 per kg. Pemerintah menanggung Rp 3.308 per kg, atau 59% dari nilai sebenarnya. Untuk pupuk NPK, harga aslinya Rp 10.791 per kg, namun masyarakat hanya membayar Rp 2.300 per kg, karena pemda menanggung Rp 8.491 per kg.

Purbaya menegaskan bahwa upaya ini merupakan bentuk tanggung jawab fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan adil. Inisiatif pemerintah dalam menyubsidi berbagai komoditas menunjukkan komitmen untuk menghidupi rakyat dengan biaya yang lebih terjangkau. Hal ini bukan hanya sebagai bantuan sementara, tetapi sebagai upaya jangka panjang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Data terbaru menunjukkan bahwa program subsidi ini telah memberikan dampak signifikan pada pencapaian target kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Studi kasus di beberapa daerah menunjukkan peningkatan dalam produktivitas pertanian dan pengeluaran rumah tangga setelah subsidi energi dan pupuk ditingkatkan. Namun, perlu adanya evaluasi rutin untuk memastikan bahwa subsidi ini terbagi secara merata dan efektif.

Ketika pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem subsidi, ini bukan hanya tentang mengurangi beban keuanganь tetapi juga tentang mendukung kestabilan ekonomi secara holistik. Mari selalu sadar akan peran penting subsidi dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, serta harapkan bahwa masa depan akan melihat lebih banyak inisiatif yang fokus pada keadilan dan kelestarian.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page