Kurangnya Dana Transfer Pusat ke Jakarta Memungkinkannya Turunkan APBD 2026 Secara Signifikan

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, Memberitakan Pemerintah Pusat Membatasi Dana Transfer Terhadap Jakarta dalam Rencana APBD Tahun 2026. Hal ini Berpotensi Mencurkan Nilai APBD Jakarta pada Tahun Berikut.

Sebelumnya, DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sudah Sepakat Atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2026. Dalam Rencana Tersebut, Diproyeksikan Penerimaan Dana Transfer dari Pusat, Termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dijangkakan Sebesar Rp 26 Triliun.

Menurut Khoirudin, Nilai DBH Yang Akan Diterima Jakarta Akan Menurun Hingga Rp 15 Triliun, Sementara Dana Lainnya Hanya Rp 11 Triliun. Perubahan Ini Memiliki Dampak Signifikan Terhadap Rencana Kerja Anggaran (RKA) Yang Sudah Disusun. Dia Membuat Pernyataan Ini Saat Mengadakan Keterangan di DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Diketahui, Rencana APBD Jakarta untuk Tahun Depan Ditetapkan Sebesar Rp 95,35 Triliun, Yang Naik 3,8 Persen Dibanding APBD 2025 Sebesar Rp 91,86 Triliun.

Dengan Pembatasan Dana Transfer dari Pusat Hanya Rp 11 Triliun, Nilai APBD Jakarta Tahun Depan Berpotensi Turun. “Kita Sudah Memiliki MoU Dengan Angka Rp 95,3 Triliun. Jika Kita Lihat DBH Saat Ini, APBD 2026 Kita Akan Hanya Rp 78 Triliun atau Rp 79 Triliun. Perubahan Ini Sangat Jauh,” Tungjuknya.

Khoirudin Menerangkan, Pengurangan Dana Transfer Dari Pusat Ke Jakarta Membuat Timnya Bingung Dalam Merombak Ulang APBD 2026. Hal Ini Belum Pernah Terjadi Sebelumnya. Akibatnya, DPRD Memutuskan Untuk Menunda Pembahasan Program Kerja, Proyeksi Pendapatan, dan Belanja Pemerintah Daerah Jakarta Tahun 2026 Sampai Mendapatkan Kepastian Dari Pusat Terkait Nilai Dana Transfer.

“Kita Harus Berkonsultasi Dengan Kemendagri. Kita Tidak Bisa Meneker, Tidak Bisa Berlangkah Sendiri Tanpa Panduan. Jika Regulasi Belum Ada, Saya Juga Akan Menyurat Dan Eksekutif Juga Akan Menyurat Apa Yang Harus Kita Lakukan,” Katanya.

“Kita Harus Mengulang Lagi, Bagaimana Kita Coba Tunggu Kemendagri, Bagaimana MoU (Rencana APBD) Ini Akan Diganti Mekanismenya, Atau Diubah Karena Ada Perubahan Anggaran,” Tambahnya.

Pelimpahan dana dari pemerintah pusat ke daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam kasus ini, penurunan dana transfer ke DKI Jakarta bisa mempengaruhi berbagai program dan proyek yang sudah rencananya akan dilaksanakan. Hal ini menjadi tantangan untuk pemerintah daerah dalam merencanakan anggaran tahunan yang lebih realistis.

Dalam menangani situasi seperti ini, kolaborasi antara pemerintahan pusat dan daerah sangat krusial. Tindakan yang tepat dan transparan dalam penyesuaian anggaran dapat membantu mencegah dampak negatif pada pelayanan publik. Pemerintah daerah juga perlu memanfaatkan sumber pendapatan lokal lain untuk mengimbangi kenaikan biaya yang diharapkan.

Pemerintah daerah DKI Jakarta sebaiknya juga mengoptimalkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Inovasi dalam manajemen keuangan, seperti penghapusan biaya tidak produktif dan pengembangan proyek-proyek yang berdaya guna, dapat membantu mengatasi defisit yang timbul. Selanjutnya, pengembangan sumber pendapatan daerah juga bisa menjadi solusi jangka panjang.

Dana transfer dari pusat merupakan dukungan finansial yang penting untuk daerah. Dalam kasus ini, penurunan yang signifikan membutuhkan strategi adaptasi yang matang. Pemerintah daerah harus siap untuk menyesuaikan rencana anggaran mereka agar tetap dapat melayani masyarakat dengan optimal. Ketepatan waktu dalam merespon perubahan ini juga akan memastikan stabilitas keuangan daerah.

Baca juga Berita lainnya di News Page