Orang Tua Siswa SDIT Al Izzah Menolak Anak Diberi MBG, Walkot Serang Beri Tanggapan

Orang tua murid dari Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Izzah di Kota Serang, Banten, menolak program makanan bergizi gratis (MBG) untuk anak-anak mereka di sekolah. Selain itu, mereka juga menolak keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di dalam lingkungan sekolah tersebut. Pemerintah Kota Serang telah merespons pernyataan ini.

Menurut Baim Aji, perwakilan wali murid SDIT Al Izzah, mereka keberatan jika MBG terus diberikan kepada siswa SDIT Al Izzah. Baim menjelaskan bahwa banyak siswa lain di kota Serang yang lebih memerlukan program tersebut dibandingkan dengan siswa SDIT Al Izzah, karena orang tua mereka mampu membiayai pendidikan anak mereka.

“Kami sudah membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya masuk yang tidak sedikit. Jika sudah mampu membiayai semua tersebut, mengapa harus ada MBG di sekolah?” ujar Baim setelah bertemu dengan Pemerintah Kota Serang.

Orang tua juga khawatir dengan adanya dapur dan distribusi MBG di dalam sekolah. Mereka takut aktivitas kendaraan yang tetap masuk dan keluar dari sekolah bisa berbahaya bagi anak-anak. Selain itu, mereka juga khawatir dengan potensi masalah sampah dan keamanan di sekolah.

Baim menambahkan bahwa hasil audiensi dengan Pemerintah Kota Serang akan dipertimbangkan kembali secara internal, tetapi posisi wali murid tetap menolak program MBG di sekolah.

Wali Kota Serang, Budi Rustandi, telah memfasilitasi audiensi tersebut dengan kehadiran Kapolres, Dandim, dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN). Budi Rustandi menyatakan bahwa pemerintah kota memahami aspirasi wali murid SDIT Al Izzah, yang sebagian besar berasal dari keluarga yang mampu dan sudah memiliki sistem katering sendiri sejak awal.

“Jika SDIT ini jelas dari kalangan keluarga yang mampu, mereka ingin anak-anak mereka makan sesuai dengan katering yang telah ada sejak awal sekolah, jauh sebelum program MBG mulai berjalan,” kata Budi Rustandi.

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, program MBG diklaim berhasil meningkatkan tingkat gizi murid Sekolah Dasar di seluruh Indonesia. Namun, implementasinya di sekolah-sekolah tertentu tetap menghadapi tantangan, seperti yang terjadi di SDIT Al Izzah Serang.

Analisis unik dan simplifikasi: Konflik ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi program pemerintah di lapangan. Walaupun tujuannya adil, penerapannya harus dianggap secara kontekstual untuk menghindari ketidakadilan sosial dan fratrikusi. Di sisi lain, keberadaan program MBG bisa memberikan manfaat bagi siswa yang benar-benar membutuhkannya, meskipun ada warga yang berharap untuk tidak terlibat.

Di Indonesia, program MBG telah berjalan sejak tahun 2018, dan sampai tahun 2025, lebih dari 20 juta siswa di seluruh negeri manfaatnya. Namun, kasus di Serang menunjukkan bahwa ada tantangan dalam penerapannya, terutama di sekolah dengan siswa yang berasal dari keluarga yang mampu.

Studi kasus ini memberikan pelajaran bahwa program sosial harus diadaptasi berdasarkan kondisi lokal, sehingga tidak hanya menjadi beban bagi salah satu pihak. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan orang tua juga krusial untuk menjaga kepentingan semua pihak.

Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program-program yang diciptakan untuk kebaikan masyarakat tidak justru menjadi sumber ketidakadilan. Mari kita selalu berpihak pada keadilan dan kesetaraan dalam setiap keputusan yang kami ambil.

Baca juga Berita lainnya di News Page