Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Bahaya MBG Dibutuhkan Untuk Mengurangi Kasus Keracunan Massal

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kasus keracunan massal yang meliputi ribuan pelajar dalam kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah telah menggejakkan alarm serius di Kabupaten Pangandaran. Program MBG, yang dianggap sebagai program kunci untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM), sekarang menjadi pusat perhatian setelah insiden serupa di daerah lain.

Tian Kadarisman, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pangandaran, mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk segera melakukan penilaian seluruh aspek program MBG sebelum bencana serupa terjadi di wilayah tersebut.

“Kami meminta evaluasi komprehensif terhadap pengelolaan program MBG di Pangandaran. Ini tidak lagi berkaitan dengan aspek gizi, melainkan telah melibatkan keselamatan dan kesehatan anak-anak kita,” kata dia kepada Radar Selasa (30/9/2025).

DPD KNPI Pangandaran mengidentifikasi tiga aspek penting yang harus diperbaiki dan diawasi dengan ketat. Pertama, Dinas Kesehatan harus secara langsung dan rutin melakukan uji kesiapan fungsional pada setiap dapur SPPG.

“KNPI menitikberatkan pada pelatihan keamanan pangan yang harus dilakukan ulang dan diperketat untuk seluruh penjamah makanan, bukan hanya kepala dapur. Hal ini penting untuk memastikan dapur tetap steril dan higienis,” ujarnya.

Kedua, kontrol waktu distribusi makanan diperlukan. Keracunan sering terjadi karena makanan yang disimpan terlalu lama.

“Makanan tidak boleh dimasak pagi lalu didistribusikan siang tanpa pengaturan suhu yang tepat. Waktu pengamanan harus diikuti dengan teliti. Jangan mempertaruhkan keselamatan anak,” tambahnya.

Ketiga, transparansi tentang sumber dan kualitas bahan baku harus dijaga. Orang tua dan komite sekolah harus dapat memverifikasi bahwa bahan-bahan yang digunakan segar dan aman.

“Transparansi akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap program ini,” tuturnya.

KNPI juga mengingatkan tentang potensi keracunan di masa mendatang. Jika terjadi, penyelidikan harus dilakukan denganjujur dan tanpa campur tangan pihak mana pun untuk mengungkap kebenaran dan memastikan tanggung jawab.

Kasus keracunan massal yang meliputi ribuan pelajar dalam kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah telah menggejakkan alarm serius di Kabupaten Pangandaran. Program MBG, yang dianggap sebagai program kunci untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM), sekarang menjadi pusat perhatian setelah insiden serupa di daerah lain.

Tian Kadarisman, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pangandaran, mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk segera melakukan penilaian seluruh aspek program MBG sebelum bencana serupa terjadi di wilayah tersebut.

“Kami meminta evaluasi komprehensif terhadap pengelolaan program MBG di Pangandaran. Ini tidak lagi berkaitan dengan aspek gizi, melainkan telah melibatkan keselamatan dan kesehatan anak-anak kita,” kata dia kepada Radar Selasa (30/9/2025).

DPD KNPI Pangandaran mengidentifikasi tiga aspek penting yang harus diperbaiki dan diawasi dengan ketat. Pertama, Dinas Kesehatan harus secara langsung dan rutin melakukan uji kesiapan fungsional pada setiap dapur SPPG.

“KNPI menitikberatkan pada pelatihan keamanan pangan yang harus dilakukan ulang dan diperketat untuk seluruh penjamah makanan, bukan hanya kepala dapur. Hal ini penting untuk memastikan dapur tetap steril dan higienis,” ujarnya.

Kedua, kontrol waktu distribusi makanan diperlukan. Keracunan sering terjadi karena makanan yang disimpan terlalu lama.

“Makanan tidak boleh dimasak pagi lalu didistribusikan siang tanpa pengaturan suhu yang tepat. Waktu pengamanan harus diikuti dengan teliti. Jangan mempertaruhkan keselamatan anak,” tambahnya.

Ketiga, transparansi tentang sumber dan kualitas bahan baku harus dijaga. Orang tua dan komite sekolah harus dapat memverifikasi bahwa bahan-bahan yang digunakan segar dan aman.

“Transparansi akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap program ini,” tuturnya.

KNPI juga mengingatkan tentang potensi keracunan di masa mendatang. Jika terjadi, penyelidikan harus dilakukan dengan jujur dan tanpa campur tangan pihak mana pun untuk mengungkap kebenaran dan memastikan tanggung jawab.

Kasus keracunan dalam program MBG mengingatkan kita bahwa keselamatan anak harus menjadi prioritas utama. Langkah-langkah yang tepat dan transparan dalam pengelolaan program gizi dapat mencegah bencana di masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan