Kurangnya Akuntabilitas Pembayaran Honor Staf SPPG dalam Penanganan Temuan Sayur Busuk

Pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia telah ditemukan empat masalah utama. Pelanggaran ini meliputi isu-isu yang berkaitan dengan faktor politik, gaji praktisi gizi, hingga ketidaksesuaian bahan makanan yang digunakan.

Yeka Hendra Fatika, salah satu anggota Ombudsman RI, menonjolkan salah satu masalah karena proses verifikasi mitra tidak memiliki jangka waktu yang jelas, serta keterlambatan dalam pengeluaran honorarium bagi staf lapangan. Contohnya, di Bogor, staf inti seperti ahli gizi dan akuntan dijanjikan gaji Rp 5 juta per bulan, tetapi baru diterima setelah tiga bulan, yang menurunkan motivasi kerja mereka.

Di daerah lain seperti Garut dan Bandung Barat, relawan yang biasanya berjumlah sekitar 50 orang per SPPG mengeluhkan beban kerja yang berat. Mereka harus menangani proses dari memasak hingga distribusi makanan, namun kompensasi yang diterima belum seimbang dengan pekerjaan yang dilakukan.

Sementara itu, di Belitung, Bangka Belitung, guru harus mengatur distribusi makanan tanpa mendapat insentif atau fasilitas yang memadai. Hal ini juga menyebabkan ketidaknyamanan dalam pelaksanaan program tersebut.

Selain itu, terdapat risiko konflik kepentingan dalam penetapan mitra karena beberapa yayasan terafiliasi dengan jejaring politik. Meski demikian, Yeka tidak menyertakan jumlah dan nama SPPG serta yayasan yang terlibat.

Malah, ada juga masalah dalam penerapan SOP, seperti tidak adanya catatan suhu atau sampel makanan yang disimpan, yang bisa menghambat investigasi jika terjadi insiden keracunan. Selain itu, ada kasus penyimpangan dalam pengadaan bahan makanan. Misalnya, di salah satu SPPG Bogor, beras yang diterima memiliki kadar patah lebih dari 15% meski kontrak mengutip beras premium, dan adanya distribusi sayuran busuk serta lauk yang tidak lengkap di beberapa wilayah.

Ombudsman RI memberikan beberapa saran agar pelaksanaan MBG dapat berjalan dengan lebih optimal. Pertama, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu membangun sistem koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. BPOM dan Dinas Kesehatan harus terlibat dalam pengawasan keamanan pangan secara rutin, sementara pemerintah daerah (PTSP) harus memastikan dukungan distribusi di sekolah dengan honorarium yang memadai.

Kedua, BGN perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terus-menerus terhadap SPPG, memastikan tidak terjadi diskriminasi, maladministrasi, atau penurunan kualitas layanan. Pengawasan harus berbasis data, seperti daftar periksa bahan masuk atau formulir pemeriksaan bahan untuk menjaga mutu bahan baku. Selain itu, penindakan tegas harus diambil terhadap pemasok yang berulang kali melanggar spesifikasi.

Dalam pembinaan dan pengawasan, BGN harus memastikan:

• SPPG yang menyebabkan gangguan kesehatan bagi penerima manfaat dihentikan sementara untuk evaluasi.
• SPPG yang beroperasi tanpa insiden tetap diawasi dengan konsisten.
• SPPG yang terdaftar tetapi belum beroperasi harus mendapatkan pembinaan, memahami petunjuk teknis, dan baru dapat beroperasi setelah evaluasi insiden sebelumnya selesai.

Terakhir, BGN perlu mengadopsi pengawasan secara berkala dengan memanfaatkan partisipasi publik, melibatkan lembaga pengawas independen, serta menyediakan dashboard digital yang menampilkan informasi real-time tentang kepatuhan SOP, hasil uji organoleptik, dan data pendukung lainnya. Selain itu, BGN harus menyelesaikan Buku Saku Operasional Dapur SPPG agar diterapkan secara nasional dan menjadi pedoman standar dalam pengolahan dan distribusi makanan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki peran penting dalam menjamin kesehatan anak-anak di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, perbaikan yang tepat dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan dukungan yang memadai dan partisipasi publik, MBG dapat menjadi program yang berdampak positif bagi generasi masa depan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page