Kontroversi dan Debat Terkait Kasus Kanker Payudara ‘Juara 1’ di Indonesia

Indonesia menghadapi masalah serius dengan kanker payudara, menjadi jenis kanker paling dominan dan merenggut nyawa bagi wanita di negeri ini. Setiap tahun, 66.271 kasus baru tercatat, dengan 22.598 kematian, melebihi kanker leher rahim dan ovarium. Problematika ini berkisar dari diagnoses yang terlambat, akses layanan kesehatan yang tidak merata, hingga tingkat kesembuhan yang rendah dibandingkan negara lain, sehingga banyak pasien memilih perawatan di luar negeri.

Perangkat Kesehatan (Kemenkes) RI telah mengungkapkan ketidakseimbangan ini. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, dr Siti Nadia Tarmizi, mengungkapkan bahwa keterbatasan peralatan membuat waktu tunggu pengobatan dapat mencapai bulan-bulan, bahkan tahun. “Pasien yang didiagnosis di tahap awal, saat tatalaksana dimulai sudah menginjak tahap lanjut,” ungkapnya saat Forum Jurnalis Kesehatan di Jakarta, 29 September 2025.

Data menunjukkan 70 persen kasus baru ditemukan saat sudah di tahap lanjut, di mana peluang sembuh menurun drastis di bawah 50 persen. Dr Jaya Cosphiadi Irawan, Ketua Perhimpunan Onkologi Indonesia (POI), menyebut tren ini jauh ketinggalan dibandingkan Malaysia. “Negara tetangga memiliki angka kesintasan yang jauh lebih baik,” katanya.

Investasi dalam deteksi dini dan pengobatan di Indonesia masih minim, sehingga meningkatkan beban penyakit dan biaya. Endang Lukito, Ketua Tim Kerja Kanker Kemenkes RI, mengakui keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli di daerah terpencil. Hanya 169 kabupaten/kota memiliki layanan mamografi, sementara 201 kabupaten/kota memiliki tenaga ahli tetapi tanpa peralatan, dan 44 kabupaten/kota tidak memiliki keduanya.

Waktu tunggu pengobatan di Indonesia bisa mencapai 9 hingga 15 bulan sejak diagnosis hingga terapi dimulai, yang memengaruhi hasil pengobatan. Dr Cosphiadi menjelaskan bahwa penundaan sestokah enam minggu sudah bisa membuat tumor berkembang, sehingga mempengaruhi hasil terapinya. Angka kesintasan lima tahun kanker payudara di Indonesia hanya 54,5 hingga 56 persen, jauh dibawah negara maju (90 persen) dan bahkan India (66 persen), dengan Afrika Selatan paling rendah (40 persen). Target pemerintah adalah menambah angka kesintasan hingga lebih dari 70 persen, tetapi hal ini memerlukan pengembangan deteksi dini dan perbaikan tatalaksana.

Selain masalah medis, kanker payudara juga mempengaruhi psikologis pasien. Banyak yang menolak biopsi atau menunda pemeriksaan karena khawatir dengan hasil. Beberapa beralih ke pengobatan alternatif, hanya kembali dalam kondisi yang lebih buruk. Dr Cosphiadi mengungkap bahwa beberapa pasien kehilangan 80 persen pendapatan tahunan akibat biaya pengobatan, kehilangan pekerjaan, dan keterbatasan produktivitas.

Untuk menangani hal ini, Kemenkes merumuskan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan Kanker 2024-2027, bertujuan menurunkan angka kematian hingga 2,5 persen, menemukan 60 persen kasus di tahap awal, dan memastikan diagnosis dalam waktu 60 hari. Metode skrining digabungkan, seperti SADANIS dan USG, untuk deteksi yang lebih akurat. Namun, tantangan tetap besar. Penanganan kanker memerlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat. Layanan paliatif juga perlu diperluas, meskipun saat ini hanya 1 persen kebutuhan terpenuhi, padahal 80 persen pasien stadium lanjut memerlukannya.

Tanpa percepatan deteksi dini, pemerataan layanan, dan edukasi publik yang konsisten, angka kematian akan terus naik. Investasi pada deteksi dini bukan hanya untuk kesehatan, tetapi juga untuk menyelamatkan generasi mendatang.

Baca Berita dan Info Kesehatan lainnya di Seputar Kesehatan Page