Prabowo Tuduh Manajemen BUMN Mengelola Bonus Kurang Efisien dan Ancang-ancang Lapor ke KPK

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Presiden Prabowo Subianto mengkritik keras para pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih memberikan bonus tahunan padahal perusahaan mereka mengalami kerugian. Ia menyatakan bahwa bonus tersebut diberikan kepada pejabat yang sudah pernah memperoleh kepercayaan negara, dan sikap tersebut membuatnya sangat marah. Prabowo bahkan menyebut pejabat BUMN yang melakukan hal tersebut sebagai brengsek karena mereka menganggap perusahaan tersebut milik keluarga mereka sendiri.

Dalam keterangannya di Munas VI PKS, Senin (29 September 2025), Prabowo menjelaskan bahwa dia akan memerintahkan KPK dan Kejaksaan Agung untuk mengejar para pejabat BUMN tersebut melalui jalur hukum. Ia juga bertanya kepada anggota PKS yang hadir apakah tindakan seperti itu perlu diambil atau tidak.

“Saya akan mengarahkan Kejaksaan dan KPK untuk mengejar mereka, apakah saudara-saudara berpendapat perlu atau tidak? Nanti dikata Prabowo kejam lagi,” ujar Prabowo. Selain itu, Prabowo juga meminta BPI dan Danantara untuk membersihkan BUMN dari praktik korupsi tersebut. Ia memberikan waktu 2-4 tahun untuk melakukan pembersihan.

Prabowo menambahkan bahwa BUMN seharusnya mampu memberikan keuntungan sebesar 10% dari nilai aset yang dimiliki. Dengan aset sebesar US$ 1,06 triliun yang dikelola Danantara, negara dapat memperoleh keuntungan sebesar US$ 100 miliar atau setara Rp 1,665 triliun (kurs Rp 16.665 per dolar). Namun, Prabowo mengakui bahwa target 10% RoA (Return on Asset) merupakan tantangan yang besar. Jika hanya bisa mencapai 5% saja, negara akan memperoleh keuntungan sekitar Rp 800 triliun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan mengalami defisit. Sayangnya, hingga saat ini, perusahaan BUMN masih belum mencapai target tersebut, bahkan RoA sebesar 3% pun belum tercapai. Prabowo berharap Danantara dapat melakukan transformasi dalam waktu tiga tahun untuk mencapai target yang diharapkan.

Terbaru, sebuah studi menunjukkan bahwa transformasi BUMN memerlukan pendekatan holistik, termasuk pemantauan ketat dan kinerja yang transparan. Analisis ini memperkuat argumen Prabowo bahwa efisiensi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas. Sementara itu, kasus-kasus korupsi di BUMN sebelumnya telah membuktikan bahwa pengawasan yang kuat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dana negara.

BUMN harus menjadi motor penggerak ekonomi nasional, bukan beban. Dengan transformasi yang tepat, mereka bisa menjadi pelopor dalam mengembangkan industri dan memberdayakan masyarakat. Waktu telah tiba untuk perubahan yang nyata, dimulai dari kebersihan dan kinerja yang unggul.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan