Kasus Keracunan MBG: DPR Serukan Ketatnya Prosedur Higienitas

Netty Prasetiyani Aher, anggota Komisi IX DPR RI, mengajukan usulan agar pemerintah melakukan penilaian mendalam terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program ini tetap sesuai dengan tujuan awalnya. Dalam pernyataannya, Senin (29/9/2025), Netty mengungkapkan bahwa kasus-kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah perlu menjadi perhatian utama dan evaluasi serius. Program MBG, yang initially dirancang untuk memberikan manfaat maksimal kepada anak-anak, harus dijamin tidak terganggu oleh insiden negatif seperti ini.

Data dari lapangan menunjukkan bahwa sejak program MBG dilaksanakan, telah terjadi 5.626 kasus keracunan makanan di sekolah-sekolah di 16 provinsi. Jawa Barat merupakan daerah dengan jumlah kasus tertinggi, mencapai 2.051 kasus. Netty menyatakan bahwa keracunan makanan ini tidak boleh dianggap ringan, karena telah menimbulkan dampak serius pada kesehatan ribuan siswa, beberapa di antaranya mengalami kerusakan fisik yang signifikan.

Menurut Netty, adanya kasus keracunan ini mencerminkan kemungkinan adanya kesalahan, kelalaian, atau bahkan tindak pidana dalam proses pelaksanaan program. Ia mendesak agar semua tahap MBG, dari pengadaan bahan baku hingga distribusi makanan di sekolah, diatur dengan standar keamanan dan higienitas yang ketat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan makanan yang sehat dan aman.

Selain itu, Netty juga menggalakkan kerja sama antara Kementerian Kesehatan, BPOM, Dinas Pendidikan, dan pemerintah daerah untuk melakukan investigasi cepat dan menyiapkan langkah perbaikan. Kerja sama antar-sektor ini diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab insiden dan mencegah terjadinya kasus serupa di daerah lain. Netty juga menekankan bahwa peran orang tua dan sekolah dalam memantau kualitas makanan harus diperkuat. Keterbukaan informasi kepada masyarakat akan membantu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga program MBG.

Netty menutup pernyatannya dengan menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan program MBG, asalkan perbaikan dilakukan secara sistematis. Ia mengajak semua pihak untuk memanfaatkan insiden ini sebagai pelajaran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG, sehingga program ini benar-benar menjadi alat efektif dalam meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak di Indonesia.

Keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah telah menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Studi terkini menunjukkan bahwa faktor utama keracunan seringkali terkait dengan kurangnya pengawasan pada tahap penyediaan bahan baku dan proses pengolahan. Sebagai contoh, dalam kasus di Jawa Barat, banyak kasus keracunan dikaitkan dengan penggunaan bahan baku yang tidak layak atau penyimpanan makanan yang tidak tepat. Pembaruan regulasi dan pelatihan bagi petugas sekolah dalam hal keamanan pangan juga diperlukan untuk mencegah masalah serupa.

Program MBG memiliki potensi besar untuk meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia, namun kelalaian dalam pelaksanaan bisa mengakibatkan dampak negatif. Pemantauan yang ketat dan kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat adalah kunci sukses program ini. Dengan memperkuat sistem keamanan pangan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, MBG dapat menjadi program yang benar-benar memberikan manfaat bagi generasi muda.

Kasualitas dalam mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi perhatian utama. Untuk mengatasi masalah ini, program harus diperkuat dengan standar keamanan dan kolaborasi yang lebih baik. Mari semua pihak berpartisipasi aktif untuk menjaga kebersihan dan kualitas makanan sekolah, agar anak-anak dapat tumbuh dengan sehat dan sepenuhnya.

Baca juga Berita lainnya di News Page