Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sedang mempertimbangkan utang pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang masih berlangsung antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI). Pihak pemerintah saat ini memiliki utang sebesar Rp 2,2 triliun, yang diharapkan akan dilunasi oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Dony Oskaria, Chief Operating Officer (COO) Danantara, menjelaskan bahwa mereka akan mengevaluasi lebih dalam rencana pengambilan utang proyek tersebut. Ini dilakukan untuk memastikan peningkatan kinerja keuangan di seluruh BUMN. “Saya akan memeriksa lagi rinciannya, pastikan semua prosedur sesuai dan benar. Hal ini penting agar setiap perusahaan tetap sehat secara keuangan. Oleh karena itu, saya akan memeriksa kembali kasus LRT dengan Adhi Karya,” katanya saat dihadirkan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Sebelumnya, Entus Asnawi, Direktur Utama ADHI, telah membahas pembayaran utang pemerintah sebesar Rp 2,2 triliun untuk proyek LRT tersebut. Dia menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima konfirmasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahwa pembayaran akan dilakukan melalui KAI, baik melalui skema PMN atau subsidi. “Dalam proses saat ini, kami sudah mendapat konfirmasi dari Kemenkeu bahwa pembayaran akan dilakukan oleh KAI, misalnya dengan PMN atau subsidi kepada KAI. Setelah itu, KAI akan melunasi seluruh utang ke Adhi Karya,” ungkap Entus dalam acara Public Expose Live secara virtual, Senin (8/9/2025).
Entus juga menambahkan bahwa mereka masih menunggu hasil kajian untuk menentukan angka pembayaran utang yang tepat. Menurutnya, pelunasan utang ini akan membantu perseroan menyelesaikan beberapa kewajiban keuangan. Proyek pembangunan LRT Jabodebek tahap pertama sepanjang 44 km sebelumnya didanai oleh pemerintah. Namun, perubahan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015 mengubah sumber dana sebesar Rp 23,3 triliun yang diberikan melalui PMN dari total nilai kontrak Rp 25,5 triliun. Biaya total proyek LRT Jabodebek mencapai Rp 32,5 triliun.
Pada 2016, aturan tersebut direvisi oleh Perpres Nomor 65 Tahun 2016. Dalam peraturan baru, Adhi Karya ditugaskan juga untuk membangun depo, sedangkan sebelumnya hanya bertanggung jawab atas konstruksi jalur layang, stasiun, dan fasilitas operasi.
Setelah pembukaan proyek LRT Jabodebek, diharapkan akan meningkatkan mobilitas masyarakat di wilayah Jabodetabek serta memberikan dampak positif pada pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia. Inovasi dalam pembiayaan dan manajemen proyek seperti ini menunjukkan komitmen pemerintah dan BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja keuangan. Aspirin bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia, LRT merupakan salah satu langkah strategis yang dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan daya tarik investasi.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.