Buruh Menunda Demonstrasi di Depan DPR

Di Jakarta, rencana aksi buruh yang dianjurkan Koalisi Serikat Pekerja (KSP-PB) pada 30 September 2025 di hadapan bangunan DPR RI telah dibatalkan. Hal ini terjadi karena pimpinan DPR RI telah menyetujui untuk menerima langsung delegasi 50 orang yang mewakili Partai Buruh dan KSP-PB. Delegasi ini akan menyampaikan draft RUU Ketenagakerjaan yang versi buruh Indonesia.

Said Iqbal, Presiden KSPI dan juga Presiden Partai Buruh, menerangkan bahwa KSP-PB terdiri dari 73 elemen dari berbagai gerakan buruh. Mereka meliputi Partai Buruh, empat konfederasi serikat buruh terkemuka, serta 59 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, yang mencakup berbagai sektor industri. Beberapa sektor yang terlibat antara lain otomotif, elektronik, logam dasar, kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, farmasi, semen, percetakan, perkebunan, transportasi, awak kapal, pelabuhan, dan air minum mineral.

Selain itu, kelompok lain juga termasuk dalam KSP-PB, seperti tenaga medis, guru, dosen, pekerja kampus, pekerja digital platform, konten kreator, dan lainnya. Ada pula sembilan organisasi kerakyatan, seperti Serikat Petani, Komunitas Ojol, JALA PRT, jaringan miskin kota, buruh migran, aliansi nelayan, tenaga honorer, dan lainnya.

“Delegasi 50 orang perwakilan KSP-PB pada tanggal 30 September 2025 jam 12.00 WIB akan diterima oleh pimpinan DPR RI untuk menyerahkan draft sandingan RUU Ketenagakerjaan versi Partai Buruh dan buruh Indonesia,” ucap Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).

Draft RUU Ketenagakerjaan yang disusun Partai Buruh dan buruh Indonesia dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama berisi prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses pembuatan RUU Ketenagakerjaan, baik secara formal maupun materiil. Sedangkan bagian kedua berisi pokok-pokok pikiran RUU Ketenagakerjaan versi buruh Indonesia, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada berbagai kalangan buruh di berbagai sektor. Rinciannya mencakup buruh manufaktur, buruh digital platform, tenaga medis, awak kapal, sektor pendidikan dan kampus, BUMN, tenaga honorer, awak media dan jurnalis, PRT, buruh migran, gigs workers, dan lainnya.

Bagian ketiga berisi draft sandingan norma hukum/pasal-pasal RUU Ketenagakerjaan versi buruh Indonesia yang disusun oleh Tim KSP PB. Pada 30 September 2025, KSP-PB akan menggelar konferensi pers secara langsung di depan pintu gerbang utama DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, sebelum masuk ke ruangan Komisi V DPR RI. Siaran pers ini akan diwakilkan oleh 10 orang pimpinan KSP-PB.

Fokus utama draft RUU Ketenagakerjaan ini adalah memberikan perlindungan yang lebih besar bagi para buruh di berbagai sektor, termasuk yang bekerja secara digital dan informal. Ini penting karena perubahan teknologi dan ekonomi modern telah mempengaruhi cara kerja dan keamanan sosial buruh.

Sementara itu, perjuangan buruh untuk pengesahan undang-undang yang lebih propesional dan memenuhi kebutuhan mereka terus berlanjut. Inisiatif ini juga menandakan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pihak-pihak buruh dalam menentukan kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

Inilah langkah penting untuk memastikan hak-hak buruh di Indonesia dijamin dan terlindungi secara hukum. Semangat perjuangan ini harus terus dipertahankan agar setiap pekerja dapat memiliki kehidupan yang lebih layak dan berkelanjutan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page