Kades Banten Jadi Satuan Hanya Wilayah Tanpa Korupsi dalam Kasus 459 Pejabat Desa Terperosok

Jakarta – Reda Mantovani, Jaksa Agung Muda bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 459 kepala desa yang terlibat kasus korupsi. Provinsi Banten menjadi satu-satunya wilayah yang tidak tercemar oleh kasus tersebut.

“Dari jumlah kepala desa yang terjerat tipikor sejumlah 459 orang, hanya Provinsi Banten yang tidak memiliki kasus apapun. Kami berharap pada tahun depan tidak ada lagi kasus di provinsi yang kami datangi, termasuk Maluku Utara,” kata Reda dalam keterangan yang diterima, Selasa (30/9/2025).

Reda menjelaskan bahwa program Jaksa Garda Desa, yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, sedang dilaksanakan secara bertahap di enam provinsi. Program ini bertujuan untuk memantau dan mengoptimalkan pengelolaan dana desa.

“Kami melaksanakan program ini secara berlangkah, provinsi demi provinsi, sehingga pemantauan dan pengawasan dapat lebih terstruktur. Kami memulai pelaksanaan secara berurutan,” ungkap dia.

Reda menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau kesiapan provinsi lain untuk mengikuti program Jaksa Garda Desa. Dia berharap program ini dapat dilaksanakan di seluruh provinsi pada tahun 2026.

“Kami berharap pada awal tahun depan, semua provinsi telah terintegrasi dalam program ini,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni, mengomentari program Jaksa Garda Desa. Menurutnya, ini adalah inisiatif Kejaksaan Agung untuk mendukung poin keenam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan dari dasar.

“Alhamdulillah, Banten menjadi provinsi pencontohan, dan kami sebagai pemimpin daerah merasa sangat teruntung,” ucapnya.

Andra Soni menambahkan bahwa program ini membantu memaksimalkan fungsi dana desa dan meningkatkan pertanggungjawaban kepala desa. Program ini juga membantu mencegah penyalahgunaan dana desa, sehingga program pemerintah lain untuk desa dapat berjalan lebih efektif.

“Sehingga program tambahan dari pemerintah untuk desa dapat dioptimalkan,” tuturnya.

Dari sisi riset terbaru, korupsi pada tingkat desa masih menjadi masalah serius di berbagai wilayah. Data menunjukkan bahwa pemantauan yang lebih kencang dapat mengurangi kasus penyalahgunaan dana publik. Program seperti Jaksa Garda Desa diharapkan bisa menjadi solusi efektif untuk memperkuat tata kelola desa di seluruh Indonesia.

Korupsi di tingkat desa bukan hanya merugikan dana publik, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintahan. Dengan adanya program pendampingan dan pengawasan yang kuat, diharapkan pembangunan di daerah terpencil dapat berlangsung dengan lebih baik.

Pembaruan dalam tata kelola keuangan desa harus menjadi prioritas. Selain itu, dukungan dari pemerintah pusat dan daerah perlu terus dioptimalkan. Dengan demikian, program-program pembangunan di tingkat desa dapat berjalan dengan lebih terarahkan dan bersifat inklusif.

Setiap warga memiliki peran dalam memantau pengelolaan dana desa. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan aparat kejaksaan adalah kunci utama dalam mencegah korupsi dan membangun desa yang lebih maju. Marahlah kita bersama membangun desa yang transparan dan berkembang.

Baca juga Berita lainnya di News Page