ISWMP Mendorong Pemerintah Bandung dan Cimahi untuk Meningkatkan Pengelolaan Sampah

Sampah telah menjadi masalah serius di banyak daerah di Indonesia. Setiap kota menghadapi tantangan dalam mengelola sampah agar tidak merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Jika dibiarkan, sampah tidak hanya merusak kota, tetapi juga bisa mencemarkan dan berbahaya. Sebagai contoh, TPA Sarimukti di Jawa Barat, yang menangani sampah dari wilayah metropolitan Bandung, sudah mencapai batas kapasitas. Metode pengolahan yang masih menggunakan open dumping dan campuran sampah semrawut menimbulkan risiko longsor bahkan ledakan gas metana. Hal ini menunjukkan bahwa solusi baru diperlukan, yaitu mengurangi dan mengolah sampah sejak awal.

Untuk mengatasi masalah ini, Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) diluncurkan. Program ini melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, Bappenas, dan Bank Dunia. ISWMP tidak hanya tentang pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyediakan sistem pengelolaan sampah yang modern, aman, dan berkelanjutan. Program ini terdiri dari lima kegiatan utama:

1. Penyusunan dan penguatan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS), serta peraturan daerah dan kebijakan terkait.
2. Penguatan peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.
3. Penguatan kelembagaan pengelolaan sampah.
4. Pembangunan mekanisme pendanaan dan retribusi pengelolaan sampah.
5. Dukungan pendanaan untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi terbaru.

Kegiatan ini saling mendukung dalam membentuk sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. RISPS berfungsi sebagai panduan strategis yang memetakan kebutuhan infrastruktur, kebijakan, dan pembiayaan jangka panjang. Pendukungan regulasi melalui peraturan daerah dan kebijakan daerah menjamin pelaksanaan yang konsisten. Sementara itu, pelatihan dan pendampingan teknis memastikan aparatur pemerintah dan pengelola lapangan dapat mengoperasikan sistem yang direncanakan.

Pembangunan infrastruktur seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) menjadi bukti nyata perencanaan yang efektif. Fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengolahan sampah, tetapi juga sebagai model penerapan teknologi yang menghasilkan nilai tambah. Namun, keberlanjutan sistem tidak akan terwujud tanpa skema pembiayaan yang tepat. Oleh karena itu, ISWMP juga membantu daerah dalam menyusun model pembiayaan berkelanjutan, termasuk analisis biaya operasional dan simulasi tarif retribusi yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

Komposisi kegiatan ini membentuk sistem pengelolaan sampah yang andal secara teknis, kuat secara kelembagaan, layak secara ekonomi, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dampaknya sudah terasa—sistem pengangkutan semakin tertata, kolaborasi dengan sektor swasta mulai berjalan, dan proses pengolahan kini mengarah pada optimalisasi nilai ekonomis material daur ulang serta produksi energi alternatif seperti RDF (Refuse Derived Fuel). Hingga pertengahan 2025, ISWMP telah membangun 17 TPST, dengan 15 di antaranya sudah beroperasi, termasuk dua di Kota Cimahi dan tiga di Kota Bandung. Pada 26 Agustus 2025, pengelolaan TPST tersebut resmi diserahkan kepada pemerintah daerah melalui penandatanganan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) dan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Di Kota Bandung, ISWMP hadir melalui tiga TPST: Nyengseret, Tegalega, dan Holis II. Kapasitas totalnya lebih dari 100 ton per hari, melayani ratusan ribu warga. Sampah diolah menjadi RDF, biomassa, kompos, dan material daur ulang. Masing-masing TPST memiliki peran khusus: Nyengseret berkapasitas 30 ton/hari melayani enam kelurahan, Tegalega (25 ton/hari) fokus pada sampah taman kota dan anorganik, sementara Holis II (46 ton/hari) melayani delapan kelurahan. Pendampingan teknis selama 3-12 bulan membantu SDM lokal menguasai sistem. ISWMP juga mendorong pembaruan kebijakan, seperti peninjauan Peraturan Daerah dan evaluasi tarif retribusi yang lebih adil. Program Peningkatan Peran Aktif Masyarakat (PPAM) mendorong warga untuk memilah sampah secara rutin.

Di Kota Cimahi, ISWMP diimplementasikan melalui dua TPST: Sentiong (50 ton/hari) dan Lebak Saat (10 ton/hari). TPST Sentiong mengolah sampah menjadi RDF, sedangkan Lebak Saat menggunakan teknologi larva Black Soldier Fly (BSF) untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk dan pakan ternak. Kedua fasilitas melayani sekitar 90 ribu jiwa dengan pendampingan operasional selama 12 bulan. ISWMP juga memperkuat aspek regulasi dengan pendampingan penyusunan Peraturan Daerah dan mendorong partisipasi masyarakat melalui PPAM. Dengan pendekatan ini, Cimahi menargetkan “Zero to TPA 2026”.

ISWMP termasuk dalam 20 Game Changer RPJPN 2025-2045, dengan target mengurangi residu sampah di TPA hanya 12%, sisanya diolah menjadi energi alternatif, kompos, atau material daur ulang. Kota Bandung dan Cimahi memang menunjukkan bahwa dengan kombinasi infrastruktur modern, regulasi yang kuat, dan keterlibatan masyarakat, masalah sampah bisa dijadikan peluang. Bukan hanya lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga tercipta potensi ekonomi baru. Lewat PPAM, masyarakat diajak turut serta sejak rumah: memilah dan mengolah sampah. Partisipasi aktif ini membawa kita lebih dekat dengan pengurangan sampah ke TPA dan berakhirnya praktik open dumping.

ISWMP membuktikan bahwa ketika infrastruktur, kebijakan, dan warga bergerak bersama, sampah bukan lagi masalah, melainkan sumber harapan. Kini saatnya kita ikut serta—mulai dari rumah, pilah sampah, dan jadikan kebiasaan kecil ini sebagai investasi besar untuk masa depan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page