BPJPH Sosialisasikan Sertifikasi Halal ke Persatuan Tunanetra Indonesia

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia mengadakan sesi sosialisasi tentang kewajiban sertifikasi halal kepada anggota Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) melalui platform daring. Acara tersebut diikuti oleh 30 peserta, meliputi pengurus Pertuni dan pengusaha dari kalangan tunanetra.

Ahmad Haikal Hasan, kepala BPJPH, menekankan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal harus memastikan aksesibilitas dan inklusivitas bagi semua kalangan, termasuk kelompok yang rentan. Dia mengungkapkan, layanan BPJPH dirancang untuk ramah terhadap seluruh masyarakat, terutama bagi penyandang disabilitas. Tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen serta mengembangkan peluang bisnis yang lebih luas bagi UMKM di Indonesia.

Sementara itu, EA Chuzaemi Abidin, deputi bidang pembinaan dan pengawasan JPH, menyoroti bahwa pembinaan jaminan produk halal tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha besar dan UMKM, akan tetapi juga kepada berbagai kelompok masyarakat. Tujuannya adalah agar informasi tentang jaminan produk halal dapat disampaikan dengan tepat dan merata.

Chuzaemi memaparkan bahwa penguatan pembinaan JPH adalah kunci agar kewajiban sertifikasi halal dapat dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Dengan kerja sama berbagai pihak, diharapkan tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam mendapatkan informasi dan layanan terkait halal.

Mohammad Farid Wadjdi, direktur bina JPH, menjelaskan bahwa sertifikasi halal sudah menjadi kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Ia menegaskan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Hal ini merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap konsumen.

Farid tambah, sertifikasi halal memberikan manfaat besar bagi konsumen dan pengusaha. Produk yang bersertifikat halal tidak hanya menjamin keamanan konsumen, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di tingkat nasional dan internasional.

BPJPH berharap kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi wadah bagi berbagi pengetahuan dan mendorong diskusi agar semua konsumen, termasuk kaum tunanetra, merasa aman dalam memilih produk halal.

I Nyoman Bawa, Ketua II Bidang Pemberdayaan dan Keorganisasian DPP Pertuni, mengucapkan terima kasih kepada BPJPH atas sosialisasi ini. Dia mengungkapkan bahwa sebagian besar anggota Pertuni berkecimpung di dunia UMKM, sehingga informasi tentang sertifikasi halal sangat penting. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilanjutkan dengan door-to-door ke semua cabang Pertuni di seluruh Indonesia.

Sosialisasi ini juga merupakan upaya BPJPH untuk memberikan layanan publik yang ramah bagi kelompok rentan, sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024. Melalui kerjasama ini, diharapkan kesadaran mengenai pentingnya jaminan produk halal semakin luas, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen dan mendukung pemberdayaan pelaku usaha penyandang disabilitas.

Kesadaran akan kewajiban sertifikasi halal adalah langkah penting untuk menjamin keamanan produk konsumen. Dengan dukungan yang tepat dan informasi yang akurat, setiap pelaku usaha, termasuk dari kalangan penyandang disabilitas, dapat berkembang dengan optimal. Marilah kita dukung dan ikut serta dalam upaya penyebaran informasi ini agar masyarakat lebih terinformasi dan terlindungi.

Baca juga Berita lainnya di News Page