Pemerintah Menguatkan Keharusan Sertifikat Higiene-Sanitasi untuk SPPG di Tengah Marak Kasus Keracunan MBG

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan upaya serius untuk mengatasi kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi di beberapa lokasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui koordinasi antar kementerian dan lembaga. “Kami telah bekerja sama dengan berbagai instansi untuk menemukan solusi optimal dalam menangani KLB ini, semuanya untuk melindungi anak-anak kita,” ungkap Arifah Fauzi dalam pernyataan yang diterima Thecuy.com, pada hari Senin (29/9/2025).

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat penanganan KLB pada program prioritas MBG. Rapat tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program yang memprioritaskan hak anak untuk mendapatkan makanan bersih, bergizi, dan sehat, serta jaminan perlindungan.

Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, berbagai langkah konkret dirumuskan untuk meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan MBG. Seperti yang disebutkan, pemerintah mengambil tindakan strategis untuk menangani masalah tersebut. Pertama, SPPG yang terindikasi bermasalah ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi mendalam.

Selain itu, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tidak hanya pada lokasi yang terdampak. Langkah berikutnya adalah memperbaiki proses sanitasi, terutama terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, yang kini diawasi secara nasional. Peningkatan keterlibatan lintas sektor juga dijadikan prioritas, dengan meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk aktif berperan dalam perbaikan program.

Langkah penting lain adalah mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai persyaratan utama, bukan hanya untuk kepentingan administratif. “SLHS sebelumnya hanya bersifat administratif, tetapi sekarang wajib. Tanpa sertifikat ini, risiko kejadian serupa bisa terjadi lagi. Kami tidak mau hal itu terjadi,” kata Zulkifli Hasan.

Pemerintah juga meminta Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dalam melakukan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan MBG di daerah. “Semua langkah yang kita lakukan terbuka agar masyarakat percaya bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” tutup Menko Zulkifli.

Selain upaya pemerintah, ada juga studi terkait yang menunjukkan bahwa implementasi standar sanitasi yang ketat dapat mengurangi kasus keracunan makanan di sekolah hingga 40%. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam penerapan konsisten di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil.

Insight yang bisa diambil adalah bahwa kebersamaan antara pemerintah, pihak-pihak terkait, dan masyarakat sangat penting untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan yang disajikan melalui program MBG. Didasari oleh komitmen bersama, program ini dapat berdampak positif pada kesehatan dan kualitas hidup anak-anak di Indonesia.

Baca Berita dan Info Kesehatan lainnya di Seputar Kesehatan Page

Tinggalkan Balasan