Batalnya Visa AS, Presiden Kolombia Ungkap ‘Aku Tidak Peduli’

Presiden Kolombia, Gustavo Petro, menyatakan tidak peduli terhadap keputusan Amerika Serikat (AS) untuk membatalkan visanya. Dia menuduh AS melanggar hukum internasional setelah mengkritik perang Israel di Gaza. Menurut laporan Reuters, Minggu (28/9/2025), AS mengumumkan akan mencabut visa Petro setelah dia ikut demonstrasi pro-Palestina di New York, Jumat (26/9), dan mendesak tentara AS untuk tidak mengikuti perintah Presiden Donald Trump.

“Saya tidak memiliki visa lagi untuk pergi ke Amerika Serikat. Saya tidak peduli. Saya tidak membutuhkan visa karena saya bukan hanya warga Kolombia tetapi juga warga Eropa, dan saya merasa bebas di dunia,” ujar Petro melalui media sosial. Dia juga mengungkapkan, “Mencabut visa karena mengecam genosida menunjukkan AS tidak lagi menghormati hukum internasional.”

Selain itu, Petro yang berbicara di depan massa demonstran pro-Palestina di luar markas PBB, New York, mengajukan ide pembentukan pasukan global yang bertujuan untuk membebaskan rakyat Palestina. Dia juga menyeru tentara AS agar tidak menurutkan perintah Trump dan lebih patuh pada prinsip kemanusiaan.

Departemen Luar Negeri AS membagikan pesan di X, mengatakan mereka akan mencabut visa Petro karena perilakunya yang dianggap sembrono dan menghasut. Sementara Kementerian Luar Negeri Kolombia menilai pencabutan visa ini sebagai alat diplomatik yang bertentangan dengan semangat PBB yang melindungi kebebasan berekspresi dan menjamin kemerdekaan negara anggota dalam acara PBB.

“PBB harus mencari tuan rumah yang benar-benar netral agar Organisasi tersebut dapat memberikan izin masuk baru ke wilayah tuan rumah,” kata kementerian. Petro bukan presiden pertama Kolombia yang visanya dibatalkan oleh AS. Pada 1996, visa Presiden Ernesto Samper dicabut akibat skandal politik yang melibatkan kartel narkoba Cali yang dinyatakan mendanai kampanye kepemimpinan Samper.

Hubungan antara Bogota dan Washington semakin memburuk sejak Trump kembali menjabat. Awal tahun ini, Petro memblokir penerbangan deportasi dari AS, yang memicu ancaman tarif dan sanksi. Akhirnya, kedua negara mencapai kesepakatan. Pada Juli, kedua negara menarik duta besar mereka setelah Petro menuduh pejabat AS merencanakan kudeta, sebuah dakwaan yang ditolak oleh Washington.

Israel sering membantah tuduhan genosida atas tindakan mereka di Gaza dan mengklaim bertindak untuk mempertahankan diri. Gambar warga Palestina yang kelaparan, termasuk anak-anak, telah memicu kemarahan global terhadap serangan Israel yang telah menewaskan 65.000 orang. Serangan ini juga menyebabkan seluruh penduduk Gaza mengungsi. Beberapa pakar hak asasi manusia, akademisi, dan investigasi PBB mengklaim ini sebagai genosida.

Israel membenarkan tindakannya sebagai pembelaan diri setelah serangan Hamas pada Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang. Hal ini semakin memicu perdebatan internasional mengenai etika dan hukum dalam konflik Gaza.

Ketika situasi internasional terus berubah dengan cepat, langkah-langkah diplomatik dan militer harus diperhatikan dengan teliti. Di sisi lain, peran PBB dalam memediasi konflik dan menjamin kebebasan berekspesi tetap menjadi topik yang relevan. Dalam era globalisasi, kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia harus dilindungi, sementara negara-negara harus bekerja sama untuk mencapai perdamaian yang berkeadilan untuk semua pihak.

Baca juga Berita lainnya di News Page