Pengadaan Mobil Dinas di Kota Banjar Usulkan Dilakukan Bertahap Oleh Pjs Ketua Dewan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah Kota Banjar segera merencanakan pembelian mobil dinas untuk berbagai instansi pada tahun 2026. Ini sudah termasuk dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang berlaku untuk tahun tersebut, dengan kemungkinan masuk dalam Rencanagan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang akan disahkan.

Proses pembahasan akan melibatkan DPRD Kota Banjar untuk menentukan rincian pengadaan. Pjs Ketua DPRD, Sutopo, menjelaskan bahwa KUA-PPAS 2026 sudah ditetapkan, dan sekarang menunggu proses persetujuan RAPBD menjadi APBD.

Menurut Sutopo, pembelian mobil dinas sebaiknya dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus dalam jumlah banyak. Misalnya, satu unit pada tahun 2026, satu lagi pada tahun 2027, dan seterusnya. Hal ini untuk mencegah beban anggaran yang terlalu berat.

“Pimpinan dewan juga bisa mendapatkan mobil dinas jika diinginkan, namun harap dilaksanakan secara bertahap,” katanya beberapa waktu lalu. Pendekatan ini juga diharapkan dapat menghindari kontroversi di masyarakat.

Sutopo juga mengungkapkan dirinya tidak memihak apapun dalam rencana ini. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara DPRD dan dinas terkait sebagai mitra kerja.

Pada tahun 2025, ada rencana serupa yang dibatalkan oleh wali kota. Hal ini karena Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tidak melakukan pengadaan mobil dinas, sehingga Pemkot Banjar memutuskan untuk tidak melakukannya.

Ada alokasi anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk pengadaan mobil dinas di Kota Banjar. Jika pembelian dilakukan secara bertahap setiap tahun, beban anggaran tidak akan terlalu besar. Sutopo juga berharap pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2026 dapat segera direalisasikan, sehingga fokus pembangunan tetap terarah.

Dengan demikian, rencana pengadaan mobil dinas dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan perselisihan di masyarakat.

Pengadaan mobil dinas secara bertahap tidak hanya mengurangi beban finansial tetapi juga menunjukkan komitmen Pemkot Banjar dalam mengatur keuangan dengan bijak. Pendekatan ini juga mengindikasikan kebijakan yang lebih transparan, menghindari praktik pengeluaran yang tidak efisien. Dalam kondisi saat ini, kepentingan publik harus selalu diutamakan, dan Langkah-langkah seperti ini menunjukkan keinginan Pemkot untuk beradaptasi dengan situasi ekonomi yang beragam.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan