Istana Cabut Kartu Liputan Wartawan: Sensus Negara Menanggapi

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, merespons dengan menyatakan akan mencari solusi terbaik mengenai pencabutan kartu liputan reporter CNN Indonesia di Istana Kepresidenan. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan untuk mendapatkan kesimpangan yang optimal.

“Kita akan mengupayakan solusi terbaik,” ujar Prasetyo kepada para wartawan di Jakarta, Minggu, 28 September 2025.

Dia mengungkapkan telah memberikan instruksi kepada Biro Pers Media Istana (BPMI) untuk memproses masalah tersebut. Menurutnya, penting untuk mempertimbangkan pendekatan bersama.

“Kita akan menghubungi BPMI untuk mengakomodasi permasalahan ini sehingga dapat ditemukan solusi terbaik. Marilah kita bangun komunikasi yang efektif bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Dewan Pers telah menerima laporan mengenai pencabutan identitas pers CNN Indonesia yang bekerja di sekitar Istana Kepresidenan. Organisasi ini mengingatkan agar prinsip kebebasan pers tetap diutamakan.

“Biro Pers Istana seharusnya memberikan keterangan mengenai penanganan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak mengganggu aktivitas jurnalistik,” kata Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, dalam pernyataan resmi.

Berikut rangkuman pernyataan Dewan Pers:

  1. BPMI sebaiknya menjelaskan alasan pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat tugas jurnalistik.
  2. Dewan Pers menyerukan penghormatan terhadap peran dan fungsi pers sesuai UU No. 40/1999 tentang Pers.
  3. Organisasi ini berharap kasus ini tidak terjadi lagi untuk menjaga kebebasan pers di Indonesia.
  4. Dewan Pers mendorong segera memulihkan akses liputan CNN Indonesia agar wartawan dapat melanjutkan tugasnya di Istana.

Kondisi saat ini mengingatkan betapa pentingnya dialog antara pemerintah dan media untuk menjaga harmonisasi informasi. Pencabutan kartu liputan dapat menjadi hambatan bagi penyampaian informasi publik yang transparan. Dewan Pers telah mengungkapkan keprihatinannya terkait dampak negatif yang mungkin timbul jika kebebasan pers tidak dihormati. Kasus ini juga menegaskan bahwa mekanisme penilaian dan komunikasi antara instansi pemerintah dengan media harus lebih terstruktur agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam masa depan. Langkah-langkah yang tepat dan segera diperlukan untuk menjaga proses informasi yang lancar dan terpercaya di masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan