Keputusan Dewan Pers Soroti Istana Cabut ID Pers, Membela Kebebasan Pers

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Dewan Pers merespons pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia di Istana Kepresidenan. Dalam pernyataan resmi, Dewan Pers meminta Biro Pers Istana untuk menjelaskan alasan pencabutan kartu identitas reporter agar tidak ganggu keberlangsungan tugas berita di lingkungan Istana. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menekankan hal ini dalam keterangan tertulis pada Minggu (28/9/2025).

Dewan Pers menyerukan kepada seluruh pihak untuk menghormati peran pers sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Selain itu, mereka berharap kasus ini tidak akan terjadi lagi untuk menjaga kebebasan pers di Indonesia. Permintaan juga dibuat agar akses liputan wartawan CNN yang dicabut segera dikembalikan.

Sementara itu, Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden telah menarik ID Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia bernama Diana Valencia pada Sabtu (27/9). Tim redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, mengungkapkan bahwa petugas BPMI mengambil kartu identitas Diana langsung di kantor mereka. Titin menerangkan bahwa pencabutan ID Pers dilakukan tanpa penjelasan yang jelas.

CNN Indonesia telah mengirim surat resmi ke BPMI dan Mensesneg untuk meminta keterangan tentang tindakan tersebut. Titin menegaskan bahwa pertanyaan Diana Valencia kepada Presiden Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis (MBG) adalah penting dan berkaitan dengan kejelasan publik.

Kasus ini mengingatkan pada pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Media memiliki peran penting dalam menyajikan informasi yang akurat dan relevan kepada masyarakat. Di era digital saat ini, akses informasi menjadi semakin kritis, dan setiap upaya untuk membatasi jurnalisme harus dipertanyakan. Masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap perkembangan kasus ini dan mendukung keberadaan jurnalisme bebas yang berfungsi sebagai pengawas terhadap kekuasaan.

Kebebasan pers tidak hanya tentang hak jurnalist, tetapi juga akan pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui. Dalam konteks ini, setiap langkah yang menyempitkan ruang jurnalistik justru akan membahayakan demokrasi. Meskipun tantangan masih ada, dukungan terhadap etika jurnalistik dan kebebasan informasi harus dipertahankan. Masyarakat, lewat partisipasi aktif dan kritis, dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesetaraan dan transparansi informasi.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan