Wakil Ketua DPR Mengungkap Kelemahan Pengawasan dalam Kasus Keracunan MBG di Bandung Barat

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, melakukan kunjungan ke dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Posko Kesehatan di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat. Langkah ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap kasus keracunan yang melibatkan beberapa siswa setelah mengkonsumsi makanan dari program tersebut.

Cucun menegaskan bahwa insiden keracunan terjadi di dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yaitu Dapur SPPG Cipari dan Dapur SPPG Neglasari. Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap program MBG harus diperkuat untuk mencegah permasalahan serupa di masa depan.

“Program MBG adalah inisiasi yang baik dan berwawasan, tapi kami tidak ingin kegagalan dalam pelaksanaan atau pengawasan di lapangan merusak visi yang ada,” kata Cucun saat meninjau dapur MBG dan Posko Kesehatan Kecamatan Cipongkor, Kamis (25/9/2025).

Dalam kunjungan tersebut, ia menggarisbawahi bahwa DPR akan memastikan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Badan Gizi Nasional (BGN) di semua dapur SPPG. Hal ini mencakup proses penerimaan bahan pangan, pengolahan, serta distribusi yang harus memenuhi standar keamanan pangan.

“Untuk mencegah kasus serupa, setiap dapur SPPG harus dilengkapi dengan alat uji pangan dan wajib melakukan tes organoleptik, seperti melihat, mencium, dan mencicip, baik di dapur maupun di sekolah sebelum makanan disajikan kepada siswa,” ujar Cucun.

Sebagai langkah lanjut, politikus PKB ini mendorong agar program MBG diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres). Dengan adanya peraturan ini, BGN dapat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kesehatan, dan BPOM.

“Pemulihan Kesehatan Lingkungan Belajar (KLB) tidak boleh menjadi tanggung jawab daerah saja. BGN perlu koordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penanganan menjadi tanggung jawab nasional,” tambahnya.

Selain itu, DPR juga mengusulkan pembentukan forum komunikasi rutin antara sekolah, komite sekolah, dan SPPG. Forum ini diharapkan dapat memperkuat tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan program MBG.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, tenaga kesehatan, sekolah, dan semua pihak yang cepat tanggap dalam menangani kasus keracunan ini. “Kesatuan dan kerja sama ini adalah kekuatan bangsa kita,” ujar Cucun.

Sampai saat ini, jumlah siswa yang terkena keracunan MBG di Bandung Barat masih bertambah. Total kasus keracunan di Bandung Barat mencapai 1.333 siswa. Keracunan pertama kali dilaporkan dari klaster SPPG Cijambu, melibatkan 411 siswa pada Senin (22/9/2025). Kemudian, pada Rabu (24/9/2025), terjadi kasus baru dari klaster SPPG Neglasari dengan 730 siswa terpapar. Selain itu, klaster ketiga dari SPPG Mekarmukti, Cihampelas, melibatkan 192 siswa.

“Sampai saat ini masih ada penambahan kasus, terutama dari klaster SPPG Neglasari, yang paling banyak mencapai 730 siswa hingga jam 12 siang tadi. Sementara klaster SPPG Cijambu mengakibatkan keracunan 411 siswa,” kata Kepala Puskesmas Cipongkor, Yuyun Sarihotimah, saat ditemui, Kamis (25/9/2025).

Kasus keracunan MBG di Bandung Barat menjadi perhatian besar, memerlukan penanganan serius dan koordinasi antara berbagai pihak. Program pemberian makanan bergizi gratis harus dijaga agar tetap aman dan memenuhi standar keamanan pangan, sehingga siswa dapat menyantap makanan dengan penuh keyakinan. Kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat perlu diperkuat untuk mengatasi permasalahan serupa di masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan