Infrastruktur Desa Rusak: Anggota DPR Bantah Klaim Tentang PLTU Tanjung Jati Jepara

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik mengungkapkan kekhawatiran tentang dampak operasi PLTU Tanjung Jati di Jepara, Jawa Tengah. Menurutnya, pabrik listrik tersebut belum memberikan manfaat nyata bagi desa-desa sekitar, seperti Desa Bondo di Kecamatan Bangsri. Justru, kondisi infrastruktur di wilayah tersebut semakin memburuk.

Dalam rapat dengan Kementerian ESDM, PT PLN, dan pihak terkait di Semarang, 24 September 2025, Malik mengkritik pemakaian CSR PLTU yang tidak maksimal untuk kemaslahatan warga. Ia berpendapat program tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya difokuskan pada daerah terdekat.

“Saya selalu melakukan kunjungan ke sudut-sudut terpencil di Jepara. Menariknya, jalan-jalan di sekitar PLTU dalam kondisi rusak parah. Dimana CSR-nya? Kenapa tidak ditujukan ke wilayah ini?” tulis Malik dalam keterangan tertulis, 25 September 2025.

Menurut Malik, transparansi tentang penerima manfaat CSR belum terasa. Hal ini membangkitkan keraguan bahwa sebagian besar keuntungan proyek energi ini sebenarnya dialihkan keluar negeri, sementara warga hanya menerima dampak negatif seperti polusi dan penyakit.

“Apakah benar manfaat utamanya lari ke luar negeri? Jika mengaku bekerja dengan standar internasional, kenapa laporan CSR tidak dipublikasikan dengan terbuka? Ada yang disembunyikan?” tanya Malik.

Selain itu, Malik juga mengkritik pembangunan gardu induk di Nalumsari sejak 2018. Proyek tersebut dilaksanakan tanpa sosialisasi yang memadai, yang menyebabkan demonstrasi warga. “Tiang-tiang dipasang tanpa informasi sebelumnya. Warga baru tahu setelah tiang-tiang itu sudah dipasang. Padahal, sosialisasi harus dilakukan sebelum proyek dimulai,” ujarnya.

Malik memuji niat pemerintah yang baik, namun kritisi terhadap pelaksanaan yang sering dijanjikan aksi terlebih dahulu kemudian sosialisasi. “Hal seperti ini yang menyebabkan banyak masalah,” katanya.

Malik menegaskan, sebagai wakil rakyat, DPR harus menyuarakan aspirasi masyarakat, meski ada risiko resistensi. “Kita harus berdiri bersama rakyat, apapun resikonya,” tegasnya.

Menyikapi kritik tersebut, Direktur Manajemen Pembangkit PT PLN Rizal Calvary Marimbo meminta maaf atas masalah yang terjadi. Ia berjanji akan membentuk tim untuk meninjau lokasi dan mengevaluasi keluhan masyarakat.

“Saya akan mengirim tim untuk menyelidiki kejadian-kejadian di lapangan. Kita akan mencatat dan mengevaluasi secara langsung,” kata Rizal.

Keberadaan PLTU Tanjung Jati telah menjadi perhatian serius. Warga sekitar berharap pembangunan infrastruktur energi dapat segera menjawab kebutuhan masyarakat lokal dengan adil dan transparan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan