Bupati Tasikmalaya dan DPRD Setuju Dukung CDOB Tasik Utara, Rapat Paripurna SKB Telah Diadakan

DPRD Tasikmalaya bersama pemerintah kabupaten menerima kunjungan silaturahmi dari Presidium Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Tasikmalaya Utara di dalam ruang kerja DPRD, pada hari Rabu tanggal 24 September 2025.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, Wakil Bupati Asep Sopari Al-Ayubi, dan Ketua DPRD Budi Ahdiat, diikuti oleh tiga Wakil Ketua, yaitu H Aep Syarifudin, H Ami Fahmi, serta Erry Purwanto. Kehadiran Ketua Fraksi Gerindra Usman Kusmana juga tercatat dalam acara ini.

Dalam kesempatan itu, Bupati Cecep menyatakan siap untuk mendukung peningkatan proses CDOB Tasik Utara, terutama dari segi administrasi. Namun, ia mengakui bahwa keterbatasan sumber daya keuangan masih menjadi tantangan yang harus diatasi.

“Karena anggaran daerah belum stabil, kami belum dapat mengalokasikan dana yang sesuai dengan rencana CDOB Tasik Utara,” kata Cecep.

Kepala DPRD Tasikmalaya, Budi Ahdiat, juga menyampaikan dukungan. Ia menegaskan bahwa DPRD bersama eksekutif telah menandatangani surat keputusan bersama (SKB) terkait CDOB Tasik Utara. Selain itu, agenda paripurna telah diatur jadwalnya.

“Untuk mempercepat proses SKB antara DPRD dan Bupati Tasikmalaya, tanggal 30 September dijadwalkan untuk paripurna terkait CDOB,” jelas Budi.

Ketua Presidium CDOB Tasik Utara, Ato Rinanto, merespon positif atas dukungan yang diterima. Menurutnya, kerja sama antara eksekutif dan legislatif adalah kunci utama dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan pelayanan publik melalui pemekaran wilayah.

Ato menjelaskan bahwa pembentukan CDOB Tasik Utara adalah tanggung jawab bersama. Ia menekankan pentingnya tindakan cepat agar Tasikmalaya tidak ketinggalan dari daerah lain yang juga mengajukan permintaan pemekaran.

“Kita semua bersaing dengan kota dan kabupaten lainnya, tidak hanya di Jawa Barat tetapi juga di luar Jawa Barat. Oleh karena itu, semoga semua pihak dapat memikirkan langkah-langkah untuk mempercepat SKB, demi terwujudnya pembangunan dan pelayanan yang lebih baik,” tambah Ato.

Pemekaran daerah memang tidak lepas dari berbagai persyaratan administratif, keuangan, dan dukungan politis. Konsep ini tidak hanya mengarah pada pembagian wilayah, tetapi juga pada peningkatan efisiensi pemerintahan. Studi kasus di daerah lain menunjukkan bahwa pemekaran yang sukses sering kali didukung oleh kerangka kerja yang jelas dan kolaborasi antara berbagai pihak. Selain itu, faktor-faktor seperti koherensi politik dan partisipasi masyarakat juga menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam proses ini.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penting bagi pemerintah setempat untuk memastikan bahwa rencana pemekaran benefisial bagi masyarakat, serta memberikan manfaat jangka panjang dalam pengembangan infrastruktur dan layanan publik. Langkah ini tidak hanya berdampak pada pemerintahan tetapi juga pada kualitas hidup warga. Dengan demikian, synergy antara semua elemen yang terlibat akan menjadi kunci sukses dalam transformasi wilayah ini.

Membangun masa depan yang berkelanjutan dan inklusif menjadi tanggung jawab bersama. Dengan dukungan yang solid dan kerja sama yang efektif, Tasikmalaya Utara bisa menjadi contoh sukses dalam pemekaran daerah yang berdampak positif bagi semua pihak.

Baca juga Berita lainnya di News Page