Dasco Meminta Evaluasi MBG dan Investigasi Lapangan oleh APH

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggarisbawahi pentingnya Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengatasi dengan serius kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyampaikan bahwa BGN perlu bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan.

“Saya juga khawatir dengan insiden-insiden yang terjadi terkait MBG di beberapa tempat,” ungkap Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025). “Kita harapkan BGN untuk tanggap tegas terhadap masalah ini dan meminta APH untuk turut serta dalam investigasi di lapangan. Hal ini guna memisahkan kasus yang sesungguhnya keracunan, kelalaian, maupun yang mungkin disebabkan sengaja.”

Dasco juga menekankan bahwa masyarakat perlu memberikan ruang kepada BGN untuk melakukan evaluasi. Menurutnya, evaluasi ini penting agar program MBG dapat berjalan dengan lebih baik.

“Oleh karena itu, kami memberikan kesempatan kepada BGN untuk melakukan penilaian. Evaluasi yang diperlukan ini akan memastikan program ini dapat kembali berjalan dengan baik,” katanya. Selanjutnya, Dasco menambahkan bahwa Komisi IX DPR tetap memantau perkembangan masalah MBG. Ia juga menyebutkan bahwa komisi teknis terkait akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk perbaikan dan evaluasi program MBG.

“Komisi IX akan menjalankan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki dan mengevaluasi MBG, sehingga program ini dapat teratur dan menghindari insiden yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Kasus keracunan MBG telah terjadi di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Bandung Barat, yang telah menyalahkan keracunan MBG sebagai kasus luar biasa (KLB). Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan, berdasarkan laporan Kemenkes per 22 September 2025, dari total 8.583 dapur MBG, hanya 34 yang memiliki Surat Layak Hidup dan Sehat (SLHS).

“Program MBG harus memiliki SLHS dari Kemenkes sebagai upaya pencegahan keracunan. Ini menunjukkan bahwa satu program tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak. Data Kemenkes juga menunjukkan bahwa dari 8.583 SPPG per 22 September, hanya 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. Sementara 8.549 SPPG yang ada belum memiliki SLHS,” jelas Qodari, Selasa (24/9/2025).

Kasus keracunan MBG membutuhkan tanggapan cepat dan evaluasi yang matang. Program ini penting, namun harus dioptimalkan agar dapat menjamin keamanan dan kualitas pangan bagi masyarakat. Ditemukan bahwa kurangnya SLHS di sebagian besar dapur MBG menjadi masalah utama yang perlu segera ditangani. Upaya kolaborasi antara BGN, APH, dan pihak terkait menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Masyarakat juga diharapkan tetap waspada dan menyuarakan keprihatinan terhadap program-program yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan.

Setiap langkah yang diambil harus dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam memastikan akses gizi yang layak dan aman. Kemitraan antarlembaga dan evaluasi rutin akan menjadi fondasi bagi keberlanjutan program MBG di masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page